.webp)
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), mengatakan sudah cukup banyak usaha yang dilakukan pemerintah guna menurunkan angka garis kemiskinan, meski diakuinya hasilnya masih stagnan di mana selama 7 terakhir hanya turun 3%.
"Banyak usaha dijalankan, tapi belum cukup. Walaupun ada hasilnya. Terbukti dengan kemiskinan walaupun angka nominalnya naik sedikit, tapi persentasenya turun. Itu artinya kita masih stagnan mengurai kemiskinan itu. Secara persentase selama tujuh tahun kita turun 3%. Karena itu maka upaya itu harus lebih gencar lagi," ujar JK di acara Indonesia Development Forum (IDF) di Hotel Westin, Jakarta, Rabu (9/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menuturkan, setiap rezim punya cara masing-masing dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dalam hal ini seberapa besar keterlibatan pemerintah.
"Karena tentu berbeda zaman sesuai dengan ideologi ekonomi yang kita anut. Pernah 1970-an menganut ekonomi lebih terbuka, kemudian sekarang ini pemerintah menganut teori dimana negara harus bercampur tangan lebih banyak lagi. Karena itulah maka program pemberdayaan republik ini haruslah sejalan dengan apa kebutuhan kita secara umum," jelas JK.
Dia menyebut, kebijakan andalan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menekan angka penduduk miskin seperti program KUR (kredit usaha rakyat) berbunga 9% per tahun, formula upah minimum, sampai Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).
"Akhir-akhir ini tentu kita mempunyai afirmasi lagi. Dengan memberikan program-program KUR untuk usaha kecil, ada afirmasi dengan KIP, KIS, juga memberikan upah minimum agar masyarakat memperoleh kehidupan yang layak, yang kita sudah gariskan upah minimum itu sesuai pertumbuhan dan inflasi. Itu solusi yang menurut saya tentu punya keadilan bersama," terangnya.
Menurut JK, memang jika kesenjangan yang diukur dari rasio gini sudah mulai membaik. Namun hal tersebut lebih banyak menyentuh pada aspek konsumsinya, bukan pendapatan.
"Rasio gini memang tentu kita bersyukur mengalami perbaikan sedikit. Tapi itu rasio gini dari segi konsumsi. Kita belum melihatnya daripada pendapatan. Apabila gini rasio pendapatan mungkin saja berbeda hasilnya dari sisi konsumsi. Karena itu usaha keras kita semua untuk meningkatkan produktivitas, barulah menjadi baik gini rasio pendapatan atau produktivitas itu berbaik semuanya," pungkas JK. (idr/hns)
