Follow detikFinance
Rabu 09 Aug 2017, 19:33 WIB

Daya Beli Masyarakat RI Turun? Ini Kata Kepala Bappenas

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Daya Beli Masyarakat RI Turun? Ini Kata Kepala Bappenas Foto: Citra Fitri Mardiana-detikFinance
Jakarta - Pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2017 hanya 5,01% atau sama dengan kuartal sebelumnya. Pelemahan konsumsi masyarakat disinyalir menjadi penyebabnya.

Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro, menyatakan bahwa dugaan penurunan daya beli itu perlu diteliti kembali.

Sebab, banyak aktivitas ekonomi digital alias transaksi online yang tidak terdata. Badan Pusat Statistik (BPS) hanya mengumpulkan data transaksi konvensional saja, belum sampai ke transaksi online.

"Pertanyaan besar saya, ya saya memang masih harus mengecek ke BPS, sudahkah kita bisa menangkap denyut dari ekonomi yang non konvensional atau ekonomi digital ini? Karena kalau kita melihat dari segi transaksinya, itu sebenarnya luar biasa besar," kata Bambang saat ditemui di Gedung BI, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Ia mengungkapkan, omzet satu perusahaan dari transaksi online sudah bisa sampai Rp 1 triliun per bulan. "Ini angka yang bahkan untuk bisnis retail biasa bukan angka kecil. Itu bisa, itu baru satu perusahaan, dan saya yakin ini bukan yang terbesar, masih ada yang lebih besar," tuturnya.

Bukan toko online semacam Amazon.com saja yang omzetnya besar. Penjualan online melalui akun-akun Facebook, Instagram, dan media sosial lainnya juga sangat besar dan belum tercatat.

"Facebook, Instagram kalau itu foto bagus sekali, promosi untuk beli kue lebaran, dan orang akhirnya beli, itu menjadi transaksi online tapi informal karena dia bukan perusahaan, enggak tercatat di mana-mana, tapi dia jual beli dan itu cukup besar," paparnya.

Menurut Bambang, data konsumsi masyarakat harus dibuat lebih valid. Bisa jadi daya beli masyarakat tidak turun, hanya pola konsumsinya saja yang bergeser ke online. Ini perlu penelitian lebih lanjut. Cara BPS mengumpulkan data dan membuat statistik perlu disesuaikan agar transaksi online juga dapat dihitung.

"Di situlah tentunya kita harus benar-benar menyikapi. Mungkin ada penurunan daya beli, kita tidak bisa pungkiri kalau konsumsi turun. Pertanyaannya sekarang BPS sudah menangkap belum semua transaksi konsumsi yang terjadi? Dengan makin besar porsi onlie, tanpa menyalahkan online-nya, tapi kalau BPS masih pakai cara lama dan belum bisa masuk data ke digital tadi, saya khawatirnya belum semua transaksi tertangkap di data statistik," tukas dia.

Untuk memperbaiki data itu, Bambang menyarankan pemanfaatan big data, yaitu kumpulan data yang didapat dari berbagai sumber baik primer maupun sekunder, dan diolah untuk mendapatkan solusi. Data primer berasal dari laporan bank, non bank, serta survei. Sedangkan data sekunder dari sosial media, portal online, internet search data, satelite images, dan mobile location.

"Sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan big data, saya fokus big data untuk kegiatan ekonomi. Misalnya satu, pemanfaatan data ekspor impor yang di-tracking cargo secara real time. Jadi kapal-kapal itu sekarang, bahkan yang saya tahu di keuangan bea cukai sudah tahu kalau ada kapal cargo, dia berangkat dari Singapura, bea cukai sudah punya data," tutupnya. (mca/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed