Jurus Sri Mulyani Atasi Persoalan Daya Beli

Jakarta - Pemerintah hingga saat ini masih mencari akar masalah terkait dengan daya beli masyarakat yang dianggap lesu, khususnya di kalangan menengah bawah lantaran terdampak dari aksi menahan belanja kelas menengah ke atas.

Hal tersebut tergambar dari tingkat konsumsi rumah tangga pada kuartal II-2017 yang sebesar 4,95% dan membuat pertumbuhan ekonomi stagnan di level 5,01%.

"Soal daya beli pemerintah terus akan menjaga dan memperhatikan indikator yang menunjukan apakah daya beli masyarakat alami tekanan, kalau mengalami tekanan dari apa," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Kantor Pajak Pusat, Jakarta, Jumat (10/8/2017).

Jika memang benar daya beli mengalami tekanan, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, pemerintah akan mengambil beberapa tindakan, misalnya daya beli tertekan dari sisi harga, maka pemerintah akan melakukan stabilisasi harga.

"Kalau masalah confidence, kepercayaan maka pemerintah perlu meningkatkan mengenai kejelasan arah sehingga masyarakat memahami, sehingga mereka tidak perlu harus khawatir dan berjaga-jaga," tambah dia.

"Kalau mereka merasa takut karena semua menjadi persoalannya maka kita akan lihat, jadi kita akan lihat aspek yang menjadi trigger," timpalnya.

Menurut Sri Mulyani, apa yang selama ini dianggap memberikan dampak terhadap daya beli masyarakat sudah diidentifikasi, seperti masalah distribusi beras subsidi (rastra). Sedangkan dari sisi harga yang diatur pemerintah atau administered price, Sri Mulyani memastikan tidak ada perubahan harga.

"Kita harap ekspektasi inflasi akan menurun, itu karena kekhawatiran maka pemerintah memastikan tidak akan melakukan policy yang membuat masyarakat resah," tukas dia. (wdl/wdl)