Sri Mulyani: Pemerintah Bukanlah Jadi Masalah, Tapi Solusi Rakyat

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Indonesia bisa menjadi negara yang berdaya saing tinggi dan berkualitas, jika bisa menjaga lima hal yang dimiliki oleh suatu negara. Di antaranya adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, infrastruktur dan institusi.

Hal ini menjadi penting untuk dipersiapkan sejak saat ini agar Indonesia bisa tumbuh menjadi negara yang berdaya saing tinggi.

"SDM, SDA, infrastruktur, institusi dan policy yang baik, itu adalah syarat Indonesia sebagai negara yang sehat dan berdaya saing namun tetap bisa menjaga perdamaian dunia," katanya dalam paparan pada acara Simposium Nasional di Balai Kartini, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Baca juga: Sri Mulyani Hingga Chairul Tanjung Kumpul Bahas Daya Saing RI

Untuk itu APBN sebagai salah satu instrumen keuangan yang digunakan oleh pemerintah menjadi penting untuk mengelola hal tersebut.

Di bidang SDM, pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari APBN untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas. Termasuk juga alokasi anggaran untuk kesehatan.

SDM menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia di masa mendatang mengingat jumlah penduduk yang mencapai 250 juta orang. Bisa terbayangkan, apa yang terjadi jika jumlah sebesar ini tidak dikelola dengan baik.

Pemerintah juga mengelola SDA sebagai sumber daya yang digunakan sebagai modal yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat.

Kemudian infrastuktur untuk mendukung berjalannya bisnis yang berlangsung. Hal ini menjadi faktor kritikal karena selama ini Indonesia banyak tertinggal dibanding negara lainnya.

"Soal kompetisi, kita bicara infrastruktur. Tidak mungkin ada negara yang berkompetisi jika infrastrukturnya tertinggal. Makanya pemerintah sekarang fokus pada infrastruktur mengingat Indonesia adalah negara kepulauan," ungkapnya.

Selain itu, negara juga harus membangun sebuah institusi yang berkualitas agar institusi tersebut bisa melayani masyarakat dengan baik sehingga segala kegiatan yang berlangsung di suatu negara bisa berjalan dengan baik. Salah satunya terlihat dari peringkat kemudahan berusaha atau ease of doing business (EODB) yang disurvei oleh Bank Dunia.

Sekarang Indonesia berada di peringkat 91, sudah lumayan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya selalu di atas 100. "Kalau kita bicara institusi, makanya pak Jokowi minta ease of doing business itu bagus. Kemudahan berusaha itu menunjukkan betapa kita becus atau tidak becus mengurus rakyat," tegas Sri Mulyani.

Dengan memberikan kemudahan berusaha, maka pemerintah tidak kemudian menjadi masalah, melainkan solusi bagi masyarakat. "Sebagai pemerintah, kita bukanlah menjadi problem tapi supposed to be a solution. Makanya reformasi birokrasi itu menjadi penting," pungkasnya.

(eds/mkj)