Hadir dalam rapat tersebut adalah, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Direktur Utama BIJB Virda Dimas Ekaputra, Direktur Utama Angkasa Pura II Muhammad Awwaludin, perwakilan Kementerian BUMN dan beberapa pihak terkait.
Dalam rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut, diputuskan bahwa PT Angkasa Pura II akan segera masuk pada porsi pemegang saham Bandara Kertajati. Namun jumlah besaran porsinya masih belum diputuskan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Direktur Utama BIJB mengaku, melalui simulasi yang telah dirancang, porsi minimum saham dari pemerintah berada di 51%, sementara 49% sisanya diisi oleh pihak lain, termasuk AP II, jasa sarana dan Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).
"Jadi, 51% minimum pemprov. Pihak lainnya maksimum 49%. Nanti mungkin pemegang saham BIJB itu Pemprov (Jabar), jasa sarana, RDPT dan AP 2. Karena belom final," ujarnya.
Lebih lanjut Virda menyebut, porsi pembagian saham masing-masing baru akan difinalisasi pada pertengahan September 2017 mendatang, seiring mulai masuknya dana dari RDPT.
"Kalau targetnya minggu ketiga September fundnya masuk ke BIJB, itu untuk yang RDPT," ujarnya.
Melalui RDPT, calon investor bisa membeli dana reksa yang diterbitkan. Dana reksa tersebut juga akan masuk sebagai pemegang saham di BIJB, yang diwakili RDPT. Saat ini sudah ada 7 pihak yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk masuk dalam RDPT. Namun Virda masih enggan menyebutkan dua perusahaan atau lembaga tersebut.
"Ada 7 pihak yang tertarik RDPT. Ada dana pensiun, asuransi, sama lembaga keuangan non bank," ujarnya.
Seperti diketahui Bandara Kertajati memiliki nilai investasi hingga Rp 2,6 triliun. Hingga Agustus ini progres pembangunannya sudah mencapai 52,7%. Diharapkan November 2017 mendatang proses pembangunan telah rampung, dan mulai bisa diuji coba pada Februari 2018, serta mampu dioperasikan pada Juni 2018. (dna/dna)











































