Rabu, 16 Agu 2017 12:40 WIB
Tekan Kesenjangan, DPD Minta Jokowi Tingkatkan Basis Pajak
Foto: Ketua DPD Oesman Sapta dan pimpinan DPD lainnya (Foto: Dok. DPD)
Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang (OSO) meminta pemerintah fokus dalam mengatasi kesenjangan. Kesenjangan yang diukur menggunakan gini ratio per Maret 2017 tercatat 0,393 atau turun 1 poin dari September 2016 sebesar 0,394.
OSO meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan basis pajak.
"Kami juga memahami bahwa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi memerlukan biaya yang besar. Kami mendorong Pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio. Kami meyakini bahwa masih banyak cara untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah," ujar OSO dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2017 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Selain itu, sumber pembiayaan dari dalam negeri juga harus dikembangkan. Sehingga tidak lagi bergantung dari luar negeri yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
"Di samping itu, kami juga mendorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik tanpa harus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," ujar OSO.
Selain itu, pada krisis di 1998 silam pemerintah berkontribusi besar dalam menyelamatkan perbankan. Namun, kini kontribusi perbankan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dirasa perlu ditingkatkan.
"Dari mimbar ini kami ingin mempertanyakan apa balas budi perbankan dan dunia usaha terhadap pemerintah dan negara-bangsa ini. Apakah perbankan dan dunia usaha masih tega mengambil keuntungan sebesar-besarnya di tengah beban yang semakin menggunung yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat," tutup OSO. (ara/ang)
OSO meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan basis pajak.
"Kami juga memahami bahwa upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi memerlukan biaya yang besar. Kami mendorong Pemerintah melakukan ekstensifikasi basis pajak untuk meningkatkan tax ratio. Kami meyakini bahwa masih banyak cara untuk memungut pajak melalui tata cara yang lebih murah," ujar OSO dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2017 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
Selain itu, sumber pembiayaan dari dalam negeri juga harus dikembangkan. Sehingga tidak lagi bergantung dari luar negeri yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.
"Di samping itu, kami juga mendorong diversifikasi sumber-sumber pembiayaan domestik tanpa harus menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat," ujar OSO.
Selain itu, pada krisis di 1998 silam pemerintah berkontribusi besar dalam menyelamatkan perbankan. Namun, kini kontribusi perbankan sebagai salah satu roda penggerak perekonomian dirasa perlu ditingkatkan.
"Dari mimbar ini kami ingin mempertanyakan apa balas budi perbankan dan dunia usaha terhadap pemerintah dan negara-bangsa ini. Apakah perbankan dan dunia usaha masih tega mengambil keuntungan sebesar-besarnya di tengah beban yang semakin menggunung yang dihadapi oleh pemerintah dan rakyat," tutup OSO. (ara/ang)
