Follow detikFinance Follow Linkedin
Rabu, 16 Agu 2017 13:03 WIB

DPD Beberkan PR untuk Jokowi, Apa Saja?

Ardan Adhi Chandra - detikFinance
Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom Foto: Gibran Maulana Ibrahim/detikcom
Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Oesman Sapta Odang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam cita-cita pemerintah menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat pangan.

Hal tersebut diungkapkannya pada saat sidang tahunan MPR RI, Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, dan Rapat Paripurna DPR RI tahun 2017 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

"Di sektor pangan, kami melihat masih belum terselesaikannya permasalahan ini secara tuntans, meskipun kami menyadari betapa kompleksnya persoalan ini, kami mengajak kita semua, untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia di tengah ancaman krisis pangan global," kata Oesman.

Oesman juga mengimbau pemerintah untuk memastikan adanya tata kelola dana desa yang menyeluruh sekaligus dengan pengawasannya. Sebab, tercatat bahwa penyaluran dana desa dalam tiga tahun ini telah mencapai Rp 127 triliun.

Di sektor energi, DPD mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelaksanaan program listrik perdesaan berbasis energi baru terbarukan (EBT).

"Kami menghendaki sikap Presiden Joko Widodo yang menghendaki adanya terobosan mendasar dalam pengelolaan sektor kehutanan dengan menjaga kelestarian hutan sekaligus memberi manfaat bagi kemakmuran rakyat," tambah dia.

Selain itu, Oesman juga melaporkan bahwa DPD telah mendengar keluhan dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari berbagai daerah. Sebab, kompetisi antara UMKM dan pasar tradisional di satu pihak dengan pelaku usaha pasar modern di lain pihak semakin berat.

"Kami mengharapkan pemerintah dan pemerintah daerah segera menata ulang tata kelola dan sistem perizinan UMKM, kami meminta pemerintah memberlakukan pembatasan beroperasinya ritel modern hanya sampai di kota provinsi," jelas dia.

Tidak kalah pentingnya, lanjut Oesman, dalam memecahkan kesenjangan ekonomi juga harus segera diselesaikannya RUU perkoperasian.

"Kelanjutan pembehasan RUU ini seharusnya dibahas dengan melibatkan tripartit sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi," tukas dia. (ara/hns)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com