Dia bercerita, Kementerian Perdagangan meskipun dengan anggaran hanya sebesar Rp 3,5 triliun di mana sekitar Rp 500 miliar untuk belanja pegawai, namun memberikan dampak yang baik terhadap penerimaan melalui kebijakan yang telah diterbitkan.
"Dari hasil perdagangan yang naik maka pajaknya naik, dan dari catatan bu menteri menunjukan perdagangannya baik," kata Enggar di Kantor Ditjen Pajak Pusat, Jakarta, Rabu (16/8/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dengan segala pungutannya itu kira-kira peranan Kementerian Perdagangan, boleh sombong sedikit. Kita pengeluaran sedikit pendapatan banyak," ungkap dia.
Enggar juga mengungkapkan bahwa neraca perdagangan secara akumulasi hingga Juli 2017 masih surplus.
"Ini pasti kami jaga, jadi dari sisi ini dan ditarget 2018 kinerja semester I bisa 17%, maka di 2018 bisa mencapai apa yang ditargetkan," ungkap dia.
Tidak hanya itu, Enggar juga akan tetap menjaga inflasi di lever terkendali guna tidak membebankan pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan. Upaya yang menjaga inflasi juga dengan tidak menerbitkan kebijakan yang menyudutkan pelaku usaha.
Tidak hanya itu, dalam menjaga pengendalian neraca perdagangan, kata Enggar, Kementerian Perdagangan juga akan mempermudah impor bahan baku.
"Kebijakan lain adalah, pembangunan berkeadilan, maka yang akan kita lakukan adalah keseimbangan pasar modern dan tradisional, akan dirasakan awal tahun depan, pertumbuhan warung, pasar tradisional bukan hanya fisik, tapi juga kemampuan pedagang, agar memiliki akses sumber barang yang sama dengan ritel modern, akses modal sudah dirancang akan memberikan bantuan dengan bunga KUR, meningkatkan para pedagang di daerah, dengan demikian pembangunan keadilan bisa dicapai," tutup dia.
Diketahui, dalam acara tersebut hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro.
Adapula, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Menteri Kesehatan Nila Moeloek.
(mkj/mkj)











































