Bangun 1.851 Km Jalan Tol, Jokowi Prioritaskan Swasta dan BUMN

Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap fokus membangun infrastruktur tahun depan. Salah satunya jalan tol.

Namun, skema pembiayaanya tak memakai APBN, melainkan mengandalkan pihak badan usaha atau swasta.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan di RAPBN 2018 pemerintah hanya menganggarkan dana untuk pembangunan 25 kilometer (km) jalan tol. Sementara sisanya yang targetnya bisa terbangun 1.851 km jalan tol baru hingga 2019 dibangun oleh swasta dan BUMN.

"Pembangunan jalan tol yang jadi beban pemerintah hanya 25 km. Investasi jalan tol ada Rp 260 triliun lebih, yang masuk (didanai) APBN hanya 25 km, yang jadi nanti hanya 1.851 km," kata Basuki di Penjelasan Nota Keuangan APBN 2018 di Kantor DJP, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Kementerian PUPR sendiri di 2018 mendapatkan alokasi dana Rp 106,9 triliun. Dana tersebut tersedot untuk pembangunan infrastruktur transportasi darat, jalan, jembatan, perumahan, dan pengelolaan sumber daya air.

"Dari Rp 106,9 triliun dialokasikan pada konektivitas Rp 41 triliun bangun dan memelihara jalan nasional 46.000 km, di pidato Pak Presiden hanya disebutkan jalan baru 856 km. Untuk selesaikan jalan perbatasan di Kalimantan, Trans Papua, dan jalan perbatasan di Papua dan kemudian di jalan nasional lain terutama dukung Pelabuhan di Jambi dan Riau yang dibangun Kemenhub," ungkap Basuki.

"Kami diamanahi 3 bidang dari 5 bidang infrastruktur yakni transportasi darat, jalan dan jembatan, dan air. Kemudian perumahan, tadi disampaikan indikasinya kami diberi amanah Rp 106 triliun," tambahnya. (idr/hns)