Hal ini sesuai dengan misi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang ingin melakukan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah tanah air dengan menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai agenda prioritas.
"Kalau kami di Kementerian PUPR, arti kemerdekaan karena ini sudah 72 tahun, itu adalah pemerataan infrastruktur di Indonesia. Makanya ada perbatasan yang dibangun, ada Trans Papua," katanya saat ditemui di Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (17/8/2017).
Untuk itu saat ini Kementerian PUPR getol membangun infrastruktur untuk menggenapi kemerdekaan atas papan dan pangan. Misalnya dengan pembangunan sejuta rumah dan bendungan untuk mengairi sawah yang akan menjadi lumbung pangan Indonesia, termasuk infrastruktur lainnya seperti jalan dan jembatan.
"Kita ini belum merdeka dalam hal papan dan pangan. Kita baru merdeka di sandang. Jadi papan dan pangan, termasuk konektivitas menjadi tantangan kami untuk mengisi kemerdekaan ini," tukasnya.
Adapun hingga saat ini, Kementerian PUPR telah menyelesaikan beberapa target dari RPJMN dalam pembangunan infrastruktur. Mulai dari penyelesaian pembangunan tujuh bendungan (Jatigede, Titab, Nipah, Bajulmati, Rajui, Paya Seunara, dan Teritip), penyelesaian tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Entikong, Aruk, Nanga Badau, Wini, Motaain, Motamassin dan Skouw.
Lalu dalam waktu dekat akan menyelesaikan renovasi Gelora Bung Karno dan pembangunan venues olahraga menyambut Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang, termasuk Wisma Atlet di Kemayoran dan Jakabaring, serta pembangunan rumah yang telah mencapai 2 juta unit dalam kurun 2.5 tahun (2015-2017). Selain itu, tahun ini diharapkan adanya pengoperasian ruas-ruas tol Trans Jawa dan Trans Sumatera yang akan mencapai 568 km di akhir 2017 dan pembangunan jalan perbatasan di Papua, Kalimantan dan NTT. (mkj/mkj)