Dapat Rp 106 T di 2018, PUPR Bangun Jalan Hingga Bendungan

Jakarta - Pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar Rp 409 triliun dari total belanja negara Rp 2.204,4 triliun pada 2018 mendatang. Dana tersebut di antaranya untuk pembangunan jalan dan jembatan, bendungan, perumahan dan permukiman, jalur kereta, bandara, serta informasi dan telekomunikasi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sendiri mendapatkan alokasi anggaran terbesar dari Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya pada tahun 2018 mendatang. Untuk 2018, Kementerian PUPR mendapatkan alokasi sebesar Rp 106,9 triliun, di mana anggaran tersebut akan dialokasikan pada empat sektor prioritas.

Di antaranya peningkatan konektivitas Rp 41,3 triliun, ketahanan pangan dan air Rp 37,3 triliun, permukiman Rp 15,9 triliun, dan perumahan Rp 9,6 triliun.

Staf Ahli Menteri PUPR, Adang Saf Ahmad mengatakan, di bidang konektivitas, pihaknya akan kembali membangun jalan baru sepanjang 864 km, preservasi jalan nasional 46.000 km, pembangunan jembatan baru 8.037 m, preservasi jembatan 487.515 m, pembangunan flyover 588 m, dan pembangunan jalan tol yang menggunakan APBN sepanjang 25 km. Sementara sisa 590 km lainnya yang bakal dibangun berasal dari pendanaan investor/badan usaha.

Sementara untuk mencapai ketahanan pangan dan air, Kementerian PUPR akan mengalokasikan anggaran bagi pembangunan 47 bendungan (11 bendungan baru dan 36 on-going). Ada pula pembangunan jaringan irigasi baru seluas 54.000 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak seluas 160.000 hektar.

Baca juga: Kementerian PUPR Dapat Anggaran Terbesar di 2018, Nilainya Rp 106,9 T

"Di sektor permukiman, cakupan layanan air minum nasional juga akan ditingkatkan dengan membangun sistem penyediaan air minum dengan target produksi 9.372 liter per detik," ujar Adang dalam diskusi Forum Merdeka Barat di Jakarta, Sabtu (19/8/2017).

Kemudian, pengolahan air limbah di berbagai daerah juga akan dibangun dengan target 860.836 kepala keluarga.

Di bidang perumahan, pemerintah akan membangun perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan target 6.328 unit melalui pembangunan rumah susun, 180.000 unit rumah swadaya, 5.000 unit rumah khusus, dan bantuan prasarana dan utilitas 15.400 unit.

"Dengan gencarnya pembangunan infrastruktur tersebut, berdasarkan data World Economic Forum (WEF), indeks daya saing infrastruktur Indonesia telah mengalami kenaikan dari peringkat 72 pada tahun 2015, menjadi peringkat 62 pada tahun 2016 dan peringkat 60 pada tahun 2017. Diharapkan tahun depan akan lebih naik lagi," terang .Adang

Adapun dalam kurun waktu 2015-2019, infrastruktur memang menjadi prioritas utama pemerintah dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan daya saing dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. (eds/hns)