3.255 Tukang Bangunan Sampai Mandor Dapat Sertifikat Profesi

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerjasama dengan stakeholders konstruksi hari ini mensertifikasi 3.255 tenaga kerja konstruksi secara serentak. Sertifikasi tersebut dilakukan dengan menjemput bola langsung di 36 lokasi pada proyek-proyek dengan sumber pendanaan APBN, pendanaan APBD dan sumber pendanaan swasta atau non APBN-APBD.

Acara seremonial pembukaan sertifikasi dilaksanakan dengan video conference secara serentak tersebut dihadiri langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sertifikasi yang diikuti sebanyak 3.255 orang ini masuk ke dalam rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja konstruksi terbanyak secara serentak dalam satu kali pelaksanaan.

Jumlah tersebut terdiri dari 3.047 tenaga kerja terampil seperti tukang, mandor, drafter, surveyor, operator, pelaksana dan pengawas. Dan sisanya sebanyak 208 orang merupakan peserta bimbingan teknis keahlian yang meliputi bimbingan teknis sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), manajemen konstruksi (MK) dan administrasi kontrak (AK).

"Kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang akan kita laksanakan hari ini diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan daya saing tenaga kerja konstruksi Indonesia, dan kepada tenaga kerja yang akan disertifikasi agar dapat meningkatkan kompetensi-nya sesuai dengan standar kompetensi kerja yang ditetapkan dan memperoleh sertifikat kompetensi kerja," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono dalam acara sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Ia juga berharap agar tenaga kerja yang sudah kompeten nantinya agar dapat menjaga attitude dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

"Hal ini memberi keyakinan dan optimisme bagi kita semua, bahwa kita bisa dan sanggup menyiapkan dan mempercepat proses sertifkasi tenaga kerja konstruksi secara on the job training pada proyek-proyek strategis baik di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian PUPR," tukas Basuki. (eds/dna)