Peringkat 60, Daya Saing Infrastruktur RI Kalah dari Malaysia

Jakarta - Infrastruktur menjadi salah satu pilar penentu daya saing suatu negara. Karena ketersediaan infrastruktur menjadi kunci penting mendorong daya saing ekonomi suatu negara.

Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah saat ini begitu getol menggenjot pembangunan infrastruktur, termasuk di daerah-daerah perbatasan dan terdepan Indonesia. Anggaran infrastruktur pun terus meningkat setiap tahunnya, terutama pada Kementerian PUPR yang dalam beberapa tahun terakhir selalu mendapatkan alokasi terbesar dalam belanja negara.

"Untuk itu apa yang kami lakukan selama ini, mendapatkan anggaran yang besar-besar, memang karena kita tertinggal. Apa yang dilakukan dalam tiga tahun ini hanya untuk mengejar ketertinggalan kita. Tidak ada yang lain," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam sambutannya pada acara forum nasional daya saing infrastruktur di Hotel Shangri-La, Jakarta, Selasa (22/8/2017).

Usaha pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur mulai menunjukkan dampak dengan meningkatnya peringkat daya saing infrastruktur Indonesia ke urutan 60, naik dari posisi ke-62 pada tahun lalu. Namun secara global masih tertinggal di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.

"Peringkat daya saing kita memang sudah naik dari 92 di 2014 ke 60. Tapi sekaranf orang lari, kita juga harus lari. Orang lari 100 km/jam, kita harus 120 km/jam. Tiongkok bangun tol 4.000-5.000 km per tahun. Kita dalam RPJMN masih 1.000 km. Jadi terbalik," ungkapnya.

Untuk itu pemerintah terus menggenjot pembangunan infrastruktur dengan mengkombinasikan pembiayaan dengan swasta agar target pemerintah bisa tercapai.

"Yang namanya daya saing bukan lagi yang besar dan kecil, lemah dan kuat tapi yang mana yang cepat. Target kita nanti peringkat daya saing infrastruktur jadi 40 di 2019," tukasnya. (eds/dna)