KKP: Kapal Asing Sudah Pergi, Nelayan Bebas Tangkap Ikan di Laut RI

KKP: Kapal Asing Sudah Pergi, Nelayan Bebas Tangkap Ikan di Laut RI

Eduardo Simorangkir - detikFinance
Jumat, 25 Agu 2017 11:15 WIB
KKP: Kapal Asing Sudah Pergi, Nelayan Bebas Tangkap Ikan di Laut RI
Foto: Istimewa
Jakarta - Usaha Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengusir kapal-kapal asing dari laut Indonesia mulai membuahkan hasil. Laut kini mulai bersih dari serbuan kapal asing yang dulu katanya sangat banyak mengisi perairan Indonesia, mengalahkan kapal lokal.

Potensi perikanan tangkap pun kini mencapai 12,5 juta ton. Meningkat hampir dua kali lipat dibanding lima tahun sebelumnya, yakni 6,5 juta ton pada tahun 2011. Kini kedaulatan bangsa atas lautnya sendiri pun mulai nyata.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja mengatakan, nelayan kini lebih mudah menangkap dan tak lagi takut kalah saing dengan kapal-kapal asing yang ukurannya berkali lipat dari kapal lokal.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jadi pada saat itu tidak ada keberanian dari nelayan lokal untuk menghadapi asing. Karena kita saat itu sepertinya tidak hadir di wilayah perbatasan. Sekarang sudah pergi, nelayan sudah merasa bahwa ini milik mereka dan wilayahnya, sehingga dia bebas untuk mencari ikan di laut Indonesia," katanya saat wawancara khusus dengan detikFinance di kantornya, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

"Dulu itu karena kapasitas nelayan asing itu kapasitasnya sangat besar. Mereka kuat, kapalnya gede-gede. Sekitar 200-300 GT, kapal kita hanya sekitar 20-30 GT. Pada saat berhadapan dengan mereka di laut lepas, mereka ya terasa tersingkir. Bahkan kadang-kadang sampai ada insiden di laut, mereka ditabrak dan sebagainya. Dan insiden ini sudah sering terjadi di masa lalu. Misalnya di daerah Natuna, Bitung. Itu sudah sering terjadi seperti itu," tambahnya.


Setelah yakin bahwa laut adalah milik Indonesia, dilindungi oleh pemerintah, kini langkahnya adalah memanfaatkan laut yang sudah kaya dan berdaulat.

Salah satu cara KKP memfasilitasi ini adalah dengan membangun sentra kelautan perikanan terpadu (SKPT) di pulau-pulau terluar. Jumlahnya mencapai 20 SKPT, yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan nelayan mulai dari BBM, air baku, logistik, es hingga pembeli hasil tangkapannya.

"Wilayah-wilayah terluar itu kan mempunyai potensi ikan yang luar biasa besar. Tapi kalau nelayan menangkap saja dengan jarak 10-12 jam, dia tidak menemukan titik perhentian, di mana di situ dia bisa mendapatkan fasilitas pendingin, pembeli, logistik, maka dia juga akan tetap sulit hidupnya. Karena nangkap saja, setelah itu tidak ada titiknya, di mana," ucap dia.

Saat ini, pembangunan SKPT tersebut seluruhnya tengah berjalan. Rencananya, SKPT Selat Lampa di Natuna akan menjadi yang pertama diresmikan, dan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo pada Oktober nanti.

Terbangunnya SKPT tersebut, diharapkan akan membuka lapangan pekerjaan. Masyarakat sekitar bisa ikut terlibat. Sehingga konsumsi ikan di daerah itu juga akan meningkat. Yang tadinya tidak ada ikan, akan bertambah pasokannya, mengalir ke pasar-pasar yang ada. (eds/mkj)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads