Sri Mulyani dan DPR Evaluasi Pengelolaan Utang Negara Rp 3.700 T

Sri Mulyani dan DPR Evaluasi Pengelolaan Utang Negara Rp 3.700 T

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance
Selasa, 05 Sep 2017 09:35 WIB
Sri Mulyani dan DPR Evaluasi Pengelolaan Utang Negara Rp 3.700 T
Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati kemarin melaksanakan rapat kerja bersama komisi XI DPR RI membahas evaluasi pengelolaan utang negara.

Rapat yang dijadwalkan pukul 10.00 WIB ini mundur satu jam ke 11.08 WIB karena Sri Mulyani terlambat hadir karena dia harus menghadiri acara penyerahan hewan qurban di kompleks Kementerian Keuangan pagi harinya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini tiba di gedung parlemen pukul 11.03 WIB. Sri Mulyani menggunakan baju terusan selutut berbahan tenun berwarna hitam. Ia langsung masuk ke ruang rapat dan bergabung dengan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Robert Pakhpahan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Rapat dimulai pukul 11.08 WIB hanya dihadiri 10 anggota dewan. Ketua Komisi XI Melchias Marcus Mekeng memulai rapat dan menentukan rapat terbuka untuk umum.

Sri Mulyani memaparkan persentasinya. Dia mulai menjelaskan tantangan pembangunan untuk Indonesia, mulai dari sisi manusia yang mencerminkan kualitas masyarakat hingga bonus demografi hingga masalah pendidikan.

Kemudian dia juga menjelaskan tentang tantangan pembiayaan pembangunan yang masih mengandalkan APBN karena kondisi pasar keuangan nasional belum terlalu dalam.

"Pasar bond Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain. Capital market Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) dibanding negara lain ya masih paling bawah," ujar dia.

Dalam paparannya Sri Mulyani menyebutkan berdasarkan data Kementerian Keuangan utang pemerintah tercatat Rp 3.780 triliun dengan komposisi 19,3% berasal dari pinjaman luar negeri.

Kemudian 58,4% berasal dari surat berharga negara (SBN) rupiah, lalu SBN valuta asing (valas) 22,2% dan pinjaman dalam negeri 0,01%.

Menurut dia, utang ini adalah konsekuensi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang belum menutupi kebutuhan.

Dalam RAPBN 2018 pemerintah menargetkan penerimaan negara Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara Rp 2.204,4 triliun. Defisit tahun depan ditargetkan 2,19% atau Rp 325,9 triliun dari produk domestik bruto (PDB).

Usai paparan capaian dan tantangan, sejumlah anggota dewan mencecar Sri Mulyani dengan sejumlah pernyataan dan pertanyaan.

Mulai dari pertanyaan sumber dana untuk bayar utang, bagaimana strategi pemerintah untuk menggunakan dana tersebut agar bisa produktif, hingga ketakutan dewan akan bunga utang yang bisa membebani keuangan negara.

Tak berhenti sampai di situ, Sri Mulyani juga dicecar perihal pemanfaatan utang yang ditarik pemerintah. Selain untuk infrastruktur, ke mana larinya utang tersebut? Mengapa tak dirasakan oleh masyarakat dampaknya.

Sri Mulyani dicecar pertanyaan hampir 110 menit. Mulai pukul 12.00 WIB sampai sekitar 13.50 WIB. Karena terlalu lama, Sri Mulyani mulai menopang dagu, menutup mulut, sampai membetulkan poni.

Usai dicecar, dia menjelaskan pembangunan menggunakan dana dari utang yang ditarik pemerintah. Dia menyebut sudah disalurkan ke infrastruktur seperti pembangunan bandara, bendungan, jalan, kereta api hingga perumahan.

Lalu masyarakat juga merasakan dampak langsung APBN. Mulai dari program keluarga harapan (PKH), beasiswa Bidik Misi, ruang kelas baru, pembangunan sekolah yang operasi ya dibiayai APBN hingga kartu Indonesia pintar (KIP). (ang/ang)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini
Hide Ads