Rapat di DPR, Sri Mulyani Ungkit Kecemasan Soal AS, Korut dan China

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan terkait dengan asumsi dasar ekonomi yang tercatat dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018 pada saat rapat kerja pertama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Rapat yang berlangsung kurang lebih sekitar satu jam ini, agenda yang ditetapkan pada pukul 14.00 WIB baru dimulai pada pukul 14.41 WIB dan berakhir sekitar 15.55 WIB.

Sri Mulyani memulai pemaparan dengan kondisi perekonomian global. Dia menyebutkan, untuk perekonomian Amerika, India masih diprediksi tumbuh baik, sedangkan China diperkirakan menurun, sedangkan Eropa berada di level 1,7%, dan Jepang 0,6%.

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, perekonomian nasional masih dibayang-bayangi oleh ketidakpastian global, mulai dari masih lemahnya harga komoditas, kebijakan proteksionisme dari Amerika Serikat (AS), hingga risiko keamanan dari eskalasi di Korea Utara, dan ancaman terorisme yang masih akan berjalan.

"Social safety net mereka yang tidak sustain akan memberatkan ekonomi global. China growth-nya akan semakin menurun dengan lebih mengandalkan domestik demand," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Banggar DPR, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Dalam situasi ekonomi terbuka, segala yang terjadi di dunia pasti akan memberikan efek. Baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Apalagi China yang merupakan mitra dagang utama Indonesia. Naik atau turunnya ekonomi China pasti langsung pengaruhi ekspor Indonesia.

Dengan pertimbangan tersebut, Sri Mulyani menyebutkan, asumsi dasar ekonomi yang telah tercatat dalam RAPBN 2018 untuk pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,4%, inflasi 3,5%, nilai tukar rupiah terhadap dolar Rp 13.500, suku bunga SPN 3 bulan 5,3%, harga minyak (ICP) US$ 48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari (Bph), dan lifting gas 1,2 juta barel setara minyak.

"Butuh policy untuk counter ketidakpastian global dan kebijakan yang menghasilkan harus diakselerasi. Seperti konsumsi rumah tangga harus dijaga di atas 5%, yaitu 5,1% maka daya beli harus diperkuat dengan inflasi yang harus dipertahankan rendah," ungkap dia.

Lanjut Sri Mulyani, dalam RAPBN 2018 juga ditetapkan pendapatan negara Rp 1.878,4 triliun dan belanja negara Rp 2.204,4 triliun dengan defisit anggaran sebesar 2,19% atau sebesar Rp 325,9 triliun.

Pendapatan negara Rp 1.878,4 triliun, berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.609,4 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 267,9 triliun. Sedangkan untuk belanja negara Rp 2.204,4 triliun, untuk pemerintah pusat Rp 1.443,3 triliun dengan rincian untuk belanja K/L Rp 814,1 triliun, belanja non K/L Rp 629,2 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 761,1 triliun.

Dengan begitu, Sri Mulyani memastikan bahwa fokus RAPBN 2018 tetap menjaga momentum perbaikan ekonomi, penerimaan negara harus terus ditingkatkan, prioritas program harus semakin fokus, pelayanan rakyat harus makin baik dan jaga kepercayaan rakyat.

"Jadi APBN 2018 fokusnya tetap menjaga kualitas dan prioritas belanja anggaran, untuk memerangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan," tukas dia. (mkj/mkj)