Bayar Bus Hingga LRT di DKI Bakal Pakai Uang Elektronik

Jakarta - Bank Indonesia (BI), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemprov DKI Jakarta sepakat mengintegrasi sistem pembayaran untuk seluruh moda transportasi yang ada di Jakarta, baik yang sudah beroperasi maupun akan beroperasi seperti MRT Jakarta dan LRT. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan layanan yang lebih aman dan efisien bagi masyarakat dalam bertransaksi.

Kerja sama ini ditandai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan kesepakatan bersama antara BPTJ dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan seluruh Operator pengelola moda transportasi yang beroperasi di wilayah Jabodetabek, yaitu Perum Damri, Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta, PT KAI Commuter Jabodetabek, PT Jakarta Propertindo, PT Transportasi Jakarta, PT Mass Rapid Transit Jakarta, PT Railink.

Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, untuk mencapai integrasi tersebut, ada tiga hal yang perlu dilaksanakan. Pertama, seluruh pembayaran moda transportasi nantinya akan menggunakan uang elektronik.

Kedua, seluruh uang elektronik tersebut nantinya harus menggunakan standarisasi yang telah ditetapkan oleh BI, yakni menggunakan chip SAM multiaplet, sehingga nanti bisa digunakan di semua moda transportasi.

Baca juga: Jasa Marga: Jangan Masuk Tol Kalau Tak Punya e-Money

"Jadi kalau seandainya dulu satu moda transportasi hanya bisa melayani empat uang elektronik, sekarang semua bisa. Tetapi harus berbasis teknologi SAM multiaplet," kata Gubernur BI Agus Martowardojo ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Ketiga, pihaknya juga akan membuat skema harga (pricing) sesuai best practices yakni dengan menerapkan merchant discount rate (MDR) setiap melakukan transaksi top up uang elektronik. Hal ini guna menjaga keberlangsungan model bisnis serta menghargai investasi yang telah ada.

"Antara satu moda transportasi dengan bank, itu kan harganya bisa beda-beda. Nanti enggak boleh beda-beda. Semua harus pakai sistem merchant discount rate itu, karena itu yang best practice. Jadi saya sambut baik," tutur Agus.

Baca juga: Uang Elektronik Semua Bank Bisa Dipakai Bayar Tol di 31 Oktober

Untuk mengelola integrasi sistem pembayaran elektronik multi moda transportasi ini, nantinya juga akan dibentuk dua entitas usaha atau konsorsium electronik fare collection (EFC). Pertama yang mewakili moda transportasi yang dikelola oleh BUMN dan kedua konsorsium yang berada di bawah Pemprov DKI dan berbentuk BUMD untuk moda transportasi yang juga dikelola oleh BUMD.

Kedua entitas tersebut ditargetkan sudah terbentuk pada akhir 2017 ini, dan pada akhir 2018 diharapkan sudah bersatu dengan menyediakan infrastruktur pemrosesan uang elektronik yang saling terkoneksi dan saling dapat beroperasi.

"Jadi dengan sistem ini, kita di akhir tahun 2017 akan sudah punya dua konsorsium EFC, ada EFC 1 dan EFC 2 yang akan mengakomodasi sistem pembayaran," tukas Agus. (eds/hns)