10 BUMN Tambang Hingga Percetakan Usul Dividen Rp 8,2 T

Jakarta - Sebanyak 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung di bawah Kedeputian Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media mengusulkan setoran dividen Rp 8,274 triliun di 2018. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan target setoran dividen 2017 sebesar Rp 7,815 triliun.

Jika dirinci, PT Telkom Indonesia (Persero) mengusulkan setoran dividen tahun depan Rp 6,138 triliun atau mendominasi setoran dividen dari BUMN di bawah Kedeputian Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media. Selanjutnya disusul oleh PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Rp 994 miliar, PT Bukit Asam (Persero) Tbk Rp 462 miliar, PT Inalum (Persero) Rp 347 miliar, PT Timah (Persero) Tbk Rp 168 miliar, Perum Peruri Rp 140 miliar, PT Semen Baturaja (Persero) Rp 61 miliar, PT Dahana (Persero) Rp 8 miliar, dan PT LEN Industri (Persero) yang pertama kali menyetorkan dividen Rp 1,2 miliar.

"Usulan Rp 8,2 triliun. Ini naik dari tahun kemarin Rp 7,2 triliun," jelas Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Pasalnya, penentuan dividen mempertimbangkan kemampuan BUMN dalam mendanai investasi yang menguntungkan dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Penentuan dividen juga memperhatikan tingkat laba perusahaan serta kemampuan pendanaan perusahaan, terutama solvabilitas berdasarkan rasio keuangan seperti Debt to Equity Ratio (DER), Capital Adequacy Ratio (CAR), Asset to Liability Ratio, Risk Based Capital (RBC), dan Gearing Ratio.

Dari total 26 BUMN yang berada di bawah Kedeputian Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, baru 10 di antaranya yang diwajibkan menyetorkan dividen kepada negara. Sedangkan 16 sisanya masih ada yang merestrukturisasi keuangan hingga mengalami kerugian.

"Masih ada yang rugi dan ada yang mengakumulasikan kerugian kemarin," tutur Harry.

Harry menambahkan, kerugian dialami BUMN galangan kapal seperti PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari, PT Dok dan Perkapalan Surabaya, dan PT PAL (Persero). Pasalnya, harga kapal buatan dalam negeri kalah saing dengan kapal impor dari segi harga.

"Bukan hanya BUMN yang rugi, swasta dok juga rugi industri lagi turun," ujar Harry. (ara/wdl)