LEN Bakal Setor Dividen Perdana Tahun Depan

Jakarta - PT LEN Industri (Persero) bakal menyetorkan dividen perdananya kepada negara tahun depan. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, LEN Industri mengusulkan setoran dividen Rp 1,2 miliar setelah berhasil menjaga kinerja keuangan yang positif dan merestrukturisasi keuangannya.

"LEN pertama (kali). Dia kan sudah selesai, equity oke, udah laba," jelas Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/9/2017).

Meskipun setoran dividennya terbilang kecil di antara 9 BUMN di bawah Kedeputian Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Harry menyambut baik kinerja positif perseroan.

"LEN mulai, dia makanya labanya masih kecil tapi revenue besar. Sekarang pertama kali setor dividen," ujar Harry.

Direktur Keuangan dan SDM LEN Industri, Priadi Ekatama Sahari mengungkapkan, usulan setoran dividen Rp 1,2 miliar setara 10% dari Dividen Pay Out Ratio (DPOR) terhadap laba bersih perseroan tahun 2017 yang diperkirakan sebesar Rp 12 miliar.

"LEN di situ 10% di RKAP kita. Kami sanggup 10% kalau prognosa (perkiraan) Rp 12 miliar, sekitar Rp 1,2 miliar. Karena baru pertama kali bayar dividen," jelas Priadi.

Setoran dividen dari 10 BUMN Pertambangan, Industri Strategis dan Media tahun depan diusulkan sebesar Rp 8,2 triliun. Setoran dividen terbesar dari 10 BUMN tersebut diusulkan oleh PT Telkom Indonesia (Persero) sebesar Rp 6,138 triliun.

Besaran DPOR BUMN selama ini berada pada kisaran 0% sampai 65% dan sangat dipengaruhi oleh karakteristik dan sifat usaha BUMN. Kebijakan DPOR 0% diterapkan bagi BUMN yang mengalami kerugian, BUMN yang memperoleh laba tapi masih mengakumulasi rugi, juga BUMN yang memperoleh laba tanpa mengakumulasi rugi.

Sedangkan kebijakan DPOR rendah 0% sampai 20% untuk BUMN yang bidang usahanya memberikan jaminan terhadap pelayanan sosial, jaminan hari tua dan lingkungan hidup.

Selanjutnya, kebijakan DPOR 20% sampai 45% terhadap BUMN yang bersifat komersial namun mendapatkan penugasan pemerintah. Terakhir, kebijakan DPOR di atas 45% diperuntukan bagi BUMN yang bersifat komersial.

(ara/ang)