Follow detikFinance
Senin 11 Sep 2017, 13:36 WIB

DPR Cecar Sri Mulyani Soal Target RAPBN 2018

Hendra Kusuma - detikFinance
DPR Cecar Sri Mulyani Soal Target RAPBN 2018 Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Dalam rapat kerja (raker) antara pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) banyak pertanyaan muncul terkait dengan komitmen dan kesanggupan pemerintah terkait dengan asumsi dasar ekonomi yang telah diajukan dalam RAPBN 2018.

Salah satunya adalah terkait dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan yang diusulkan sebesar 5,4%. Kardaya Warnika yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra mempertanyakan komitmen pemerintah untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di 2018.

Kardaya tak mau kondisi seperti tahun ini terulang. Di mana dari target 5,2%, pemerintah memproyeksikan hanya tercapai 5,17%.

"Artinya ini lebih rendah dari yang ditargetkan, lalu kita melihat prognosa tahun ini perkiraan tentunya melihat faktor yang menentukan pertumbuhan, kita lihat mengenai kalau lah 5,4% itu terlalu optimis untuk keadaan yang sekarang ini, walaupun kami ingin pertumbuhan ekonomi setinggi mungkin, tapi tentulah ini harus dilihat realistis," kata Kardaya di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Terkait inflasi, Kardaya juga meminta kepada pemerintah untuk tetap koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam menentukan target. "Prediksi inflasi dari BI jangan pakai range (rentang), karena kita sulit memberikan justifikasi," jelas dia.

Mengenai nilai tukar, kata Kardaya, level Rp 13.500 per US$ sudah cukup tepat dengan pertimbangan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian. Sedangkan untuk tingkat bunga SPN 3 bulan diharapkan lebih rendah dari 5,3%.

"Berikutnya SPN, kami mengharapkan angka yang muncul lebih baik, artinya lebih rendah, karena secara logika membaik tapi kenapa naik," jelas dia.

Selanjutnya, Anggota Komisi XI dari Fraksi Partai PKS Refrizal juga mengingatkan kepada pemerintah untuk benar-benar merealisasikan target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN 2018 yang ditetapkan 5,4%.

"Jadi ini bukan sekedar grafik naik, dari 5,2% menjadi 5,4%, saya setuju 5,4% dan tidak masalah, tapi harus realistis, karena menurut BPS itu setiap 1% pertumbuhan mampu menciptakan banyak tenaga kerja," jelas Refrizal.

Refrizal menjelaskan, untuk tingkat inflasi dan nilai tukar PKS menyetujui asumsi yang diusulkan pemerintah. Namun, untuk tingkat bunga SPN 3 bulan diharapkan turun dari yang diusulkan.

"Kalau kita ingin genjot ekonomi, harusnya turun bukan naik, PKS usul kalau bisa 5,0%, bukan 5,3%, jadi pengusaha senang lebih rendah lebih bagus. Bukan justru malah naik," jelas Refrizal.

Sementara itu, Pimpinan Komisi XI Melchias Marcus Mekeng yang mewakili Partai Golkar juga memberikan catatan kepada pemerintah terkait dengan asumsi dasar ekonomi. Yang pertama terkait dengan pertumbuhan ekonomi.

"Bahwa prinsipnya Golkar menerima usulan pertumbuhan ekonomi, namun ada catatan mengingat minggu lalu menteri keuangan sampaikan pertumbuhan ekonomi 2017 kemungkinan 5,17%, artinya effort yang akan dipakai oleh pemerintah untuk capai 5,4% akan semakin besar, kami menginginkan pemerintah menjelaskan instrumen-instrumen apa saja yang ingin dipakai untuk capai 5,4%?," tegas Mekeng.

Untuk inflasi dan nilai tukar, Mekeng menyebutkan, Partai Golkar sepakat dengan usulan pemerintah dalam RAPBN 2018. Sedangkan untuk tingkat bunga SPN 3 bulan diharapkan turun di level 5,1% dari usulan yang sebesar 5,3%.

"Mengenai SPN bunga minimal sama dengan 2017 yakini 5,2% kalau bisa lebih bagus 5,1%. Mengingat signal-signal pemerintah itu membuat bunga itu bisa lebih turun," jelas Mekeng. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed