Alot Tol Cijago: NJOP Rp 700 Ribu/Meter, Warga Minta Rp 15 Juta/Meter

Muhammad Idris - detikFinance
Senin, 11 Sep 2017 14:08 WIB
Foto: Muhammad Idris
Jakarta - Proyek Tol Cinere-Jagorawi atau Cijago terus dikebut pengerjaannya. Saat ini, pembangunan tol sepanjang 14 kilometer (km) itu sudah sampai ke kawasan Kampus UI, tepatnya di Kelurahan Kukusan, Kecamatan Beji, Kota Depok. Tol ini nantinya menjadi bagian dari Jakarta Outer Ring Road 2 (JORR 2).

Salah seorang warga RW 06 Kukusan yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan ada 30 bidang lahan yang masih belum dibebaskan. Warga setempat meminta uang ganti rugi sebesar Rp 15 juta per meter persegi. Harga tersebut sebenarnya jauh lebih mahal ketimbang nilai jual objek pajak (NJOP) di Kukusan yang masih berkisar Rp 700 ribu per meter.

"Kalau hitungannya NJOP yang pinggir jalan kecil itu Rp 700 ribu per meter. Kalau agak ke dalam antara Rp 400 ribu per meter. Tapi kalau pasarannya harga tanah di sini rata-rata Rp 5 juta per meter. Sementara warga yang bertahan minta harganya Rp 15 juta per meter. Katanya sudah ada yang setuju," jelas dia ditemui di rumahnya, Senin (11/9/2017).


Dia menuturkan, saat rapat warga dengan panitia pembebasan lahan 4 tahun yang lalu, harga yang ditawarkan saat itu yakni Rp 4,8 juta per meternya. Sebagian besar bersedia melepas lahannya, hingga saat ini tinggal 30 petak lahan yang masih bertahan.

"Sebenarnya kalau harga pas Rp 4,8 juta per meter itu termasuk tinggi. Dia bisa beli tanah lain di Kukusan dan bangun rumah baru, ada uang sisa bisa buat beli mobil. 4 Tahun lalu tanah di sini kan masih banyak yang Rp 2 juta per meter. Terakhir ditawar Rp 12 juta per meter, tapi minta Rp 15 juta per meter. NJOP mah kecil," tuturnya.

Sementara itu, Saroji, warga yang lahannya terkena proyek Tol Cijago, mengungkapkan harga yang disepakati seharusnya cukup untuk membeli rumah lagi di tempat yang baru yang lebih layak.

"Saya enggak mau sebut angka minta berapa, tapi namanya orang kalau diganti ya harganya lebih baik. Kenapa yang mudah dibuat susah, dari 2012 enggak selesai-selesai," ungkap Saroji.

Diungkapkannya, warga Kukusan yang memiliki 30 lahan tersebut bahkan sampai mengadukannnya ke Ombudsman beberapa waktu lalu.

"Karena enggak ada mufakat. Menurut kita kespakatan (harga) tak sesuai. Kita sudah datang ke Ombudsman. Namanya orang gusur kan harus cari rumah lagi, bagaimana caranya dapat tempat tinggal yang lebih baik," pungkas Saroji. (idr/wdl)