Tambah Utang Lagi Tahun Depan, Sri Mulyani: Kita Hati-hati

Jakarta - Pemerintah mematok defisit dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2018 sebesar 2,19% dari produk domestik bruto (PDB). Defisit anggaran tersebut mencapai Rp 325,9 triliun dari belanja negara Rp 2.204,4 triliun dan pendapatan negara Rp 1.878,4 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dengan defisit anggaran 2,19% maka pemerintah menganggarkan pembiayaan utang untuk menambal selisih tersebut sebesar Rp 399,2 triliun.

Berdasarkan arah kebijakan fiskal, pemerintah akan menggunakan seluruh instrumen yang berada dalam APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang tercermin pada asas keadilan.

"Kami akan gunakan APBN untuk berbagai macam kegiatan ekonomi produktif dan untuk meningkatkan daya saing, dan untuk itu maka investasi di bidang SDM dan infrastruktur untuk perbaiki produktivitas dan kinerja ekonomi akan ditingkatkan termasuk kebijakan non fiskal untuk menaikkan kemampuan investasi," kata Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (11/9/2017).

Dia menyebutkan, persentase tersebut juga menjadi angka yang terendah jika dibandingkan dengan dua tahun terakhir. Meski demikian, level defisit ini tetap ekspansif dalam menjaga momentum perekonomian.

"Ini level defisit mengawinkan di satu sisi jaga momentum tapi di satu sisi juga hati-hati menjaga utang dan rasio bunga utang," ungkapnya.

Mantan petinggi Bank Dunia ini memastikan, dalam RAPBN 2018 juga rasio utang masih dijaga pada level di bawah 30% dan akan terus menurunkan defisit keseimbangan primer. Terlihat anggaran keseimbangan primer di 2018 sebesar Rp 78 triliun.

"Ini menunjukkan komitmen untuk jaga APBN kita sehat dan tetap sustain," jelas dia.

Mengenai kebijakan pembiayaan di tahun depan, Sri Mulyani memastikan akan digunakan untuk meningkatkan produktivitas yang mencerminkan asas keadilan.

"Kami akan dorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, dengan melibatkan swasta dan dengan investasi serta instrumen yang baru. Kita akan juga memanfaatkan utang untuk kegiatan yang betul-betul produktif," papar dia.

"Kita juga tetap menjaga kredibilitas untuk investment grade yang menimbulkan kepercayaan dengan demikian bisa menekan pembiayaan utang sekecil mungkin," sambung dia.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan memastikan, pembiayaan utang yang mencapai Rp 399,2 triliun akan digunakan untuk hal-hal produktif.

"Pembiayaan utang akan turun sehingga di RAPBN 2018 Rp 399,2 triliun, arah kebijakan untuk utang dimanfaatkan untuk hal-hal produktif, efisien, dan hati-hati. Strateginya rasio utang dijaga 30%, pendalaman pasar keuangan," jelas Robert. (mkj/mkj)