Follow detikFinance
Selasa 12 Sep 2017, 11:38 WIB

Sri Mulyani: Pengelolaan Dana Pensiun Harus Hati-hati

Hendra Kusuma - detikFinance
Sri Mulyani: Pengelolaan Dana Pensiun Harus Hati-hati Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Pemerintah Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial nasional (SJSN) baik untuk kesehatan maupun ketenagakerjaan. Hal tersebut juga sudah tertuang dalam UU Nomor 40 Tahun 2004.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, sistem jaminan sosial nasional nasional masih perlu diperbaiki agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menerima manfaatnya.

"Bicara tentang sistem jaminan sosial nasional, Indonesia sudah mendeklarasikan di UUD 1945, di situ ada tujuan yang jelas yaitu menuju masyarakat yang adil dan makmur. Upaya untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran itu masih harus dilakukan," kata Sri Mulyani dalam acara Seminar Sistem Jaminan Sosial Nasional di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9/2017).


Sesuai dengan semangat menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka pemerintah selaku penyelenggaraan negara harus mampu menjalankan amanah terkait dengan jaminan sosial nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Untuk menjalankan amanah tersebut, kata Sri Mulyani, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, banyak negara besar dengan pendapatan perkapitanya juga belum berhasil menciptakan SJSN yang berkelanjutan.

Untuk Indonesia, dengan jumlah penduduknya 250 juta dan mayoritas populasinya masih muda, masih memiliki kesempatan untuk mendesain kembali SJSN yang baik. Hal ini juga untuk mengantisipasi jikalau nantinya jumlah pensiun dibanding pekerja lebih banyak.

"Kalau jumlah pensiun lebih besar sementara yang bekerja semakin sedikit, maka negara makin lama makin tercancam dari sisi sustainabilitas, jadi komposisi demografi menjadi penting, kalau kita mayoritas masih penduduk yang produktif, yang belum bekerja adalah generasi yang akan datang dan akan membayar jaminan sosial di masa yang akan datang," jelas dia.


Oleh karena itu, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini meminta dalam seminar SJSN kali ini mampu membahas dan menyempurnakan jaminan sosial nasional di Indonesia. Di mana, sistem yang mampu mencakup seluruh rakyat Indonesia.

"Jadi pengelolaan jaminan sosial nasional dari iuran harus dikelola secara profesional. Saya tahu Indonesia masih jauh dan perlu memperbaiki dalam tata kelola dan mengelola keuangan maupun di dalam berbagai dana pensiun, maupun BPJS, dan ini salah satu tantangan, karena dana kelola hari ini akan dibayarkan di masa yang akan datang, jadi harus dilakukan hati-hati," papar dia.

Untuk merealisasikan sistem jaminan sosial nasional yang berkelanjutan dan memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder, tidak hanya pemerintah pusat, namun juga diperlukan keterlibatan pemerintah daerah dan juga swasta.

"Kita tahu jaminan sosial nasional masih rumit, baik dari kepersertaan, pendanaan, aspek pelayanan, ini bukan pekerjaan yang mudah," tukas dia. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed