.webp)
FGD yang bertema Kebijakan Infrastruktur Transportasi Jabodetabek ke Depan juga bertujuan menggodok keterlibatan swasta dalam membantu pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur di Jabodetabek.
Acara diskusi kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Konstruksi dan Infrastruktur, Erwin Aksa; Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto; Kepala BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek), Bambang Prihandono; dan Ketua Dewan Pakar Masyarakat Transportasi Indonesia, Danang Parikesit.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Carmelita Hartoto mengatakan, salah satu permasalahan yang akan dibahas mengenai belum diterbitkannya kebijakan angkutan umum untuk Jabodetabek. Padahal hal itu menjadi permasalahan mendasar pada angkutan jalan.
"Hal ini untuk menjamin keberlangsungan usaha angkutan di jalan," tuturnya di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Menurut Carmelita, salah satu penyebabnya lantaran belum adanya Undang-Undang yang mengatur Sistem Transportasi Nasional (Sistranas). Ketiadaan kebijakan Sistranas menyebabkan kebijakan transportasi termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsial.
Rancangan Undang-undang (RUU) Sistranas yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di DPR, diusulkan agar memuat, revitalisasi angkutan umum, khususnya transportasi jalan sekaligus arah pengembangan dan penataan angkutan umum perkotaan.
Selain itu, Carmelia juga memandang kondisi transportasi kereta api di Jabodetabek belum optimal. Panjang rel untuk KRL Jabodetabek, light rail transit (LRT), dan mass rapid transit (MRT) yang tengah dibangun belum mencukupi dan menjangkau pusat-pusat aktivitas di Jabodetabek. Begitu juga pada daya angkut setiap perjalanan KRL yang belum maksimal.
Selain itu lahan parkir kendaraan di stasiun dianggap juga kurang memadai. Sehingga sulit untuk mendorong masyarakat beralih menggunakan kereta.
"Integrasi antar moda yang masih kurang," tambah Carmelita.
Sementara Erwin Aksa menambahkan, peran transportasi sangat penting bagi masyarakat perkotaan yang aktivitasnya sangat tinggi. Sistem transportasi juga dipandang berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian.
"Dari sisi makro ekonomi, transportasi memegang peranan strategis dalam meningkatkan PDB (Pertumbuhan Domestik Bruto) nasional, karena sifatnya sebagai derived demand, yang artinya apabila penyediaan transportasi meningkat akan memicu kenaikan angka PDB," tuturnya.
Di Jabodetabek kerugiaan akibat bermasalahnya sektor transportasi seperti kemacetan telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, masyarakat Jabodetabek umumnya menghabiskan waktu minimal 3,5 jam di kemacetan. Nilai ekonomi yang hilang dalam 1 tahun sama dengan Rp 39,9 triliun, karena waktu yang terbuang tersebut apabila digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dalam 1 tahun bisa mendatangkan pendapatan bagi kota hingga US$ 3 miliar atau Rp 39,9 triliun.
Menurut Erwin, saat ini transportasi di Jabodetabek dinilai kualitas pelayanan yang rendah dan cakupan pelayanan yang terbatas. Oleh karenanya, keterlibatan swasta sangat diperlukan dalam proses pembangunan hingga peningkatan kualitas layanan.
"Meski beberapa usaha Pemerintah untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek telah dilakukan, seperti penambahan bus TransJakarta dan kereta api rel listrik (KRL). Namun, keberadaan bus TransJakarta dan KRL dinilai belum cukup untuk mengurangi kemacetan karena jalur yang tersedia belum terkoneksi secara keseluruhan dengan sarana transportasi lainnya," imbuhnya. (wdl/wdl)
