Tak Cuma Tanam Padi, Petani Bakal Didorong Jadi Pengusaha Tani

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kesejahteraan petani semakin meningkat. Menurutnya, petani Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sektor hulu saja seperti budidaya atau produksi pertanian, tapi juga harus bisa mengoptimalkan sektor hilir seperti bisnis pengolahan sehingga ada nilai tambah pada petani.

Menindaklanjuti arahan tersebut, hari ini sejumlah menteri mengadakan rapat koordinasi di Kementerian BUMN, yang dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh sejumlah direksi perbankan Indonesia yang tergabung dalam Himbara.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, menuju misi tersebut, kelembagaan dari petani nantinya akan diperkuat. Ini akan dibantu oleh Badan Usaha Milik Desa yang juga akan ditopang oleh bantuan dari perbankan.

"Arahan Presiden, petani ini dikorporasikan. Jadi ini seperti kelompok petani besar, kelembagaannya diperkuat. Karena kalau itu diperkuat, bisa buat benih sendiri, bisa olah tanah sendiri, lalu biaya pengolahan bisa turun 40%. Biaya tanam bisa turun 40%, karena kita gunakan mekanisasi," katanya saat ditemui usai rapat di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Meski masih akan dibicarakan lebih rinci, tapi dia bilang, nantinya akan ada bantuan berupa modal dan jasa kepada petani berupa pendampingan terkait pengelolaan produksi pasca panen, sehingga nantinya petani bisa langsung menjual hasil panennya yang telah diproduksi langsung ke pasar.

"Jadi ini meningkatkan pendapatan petani. Karena dari hulu ke hilir, sekarang kan cuma di gabah di produksi dapat untungnya. Dengan ini bisa sampai di ujung. Lalu kedua, ini bisa potong rantai pasok. Konsumen beli murah, tapi berasnya bagus. Karena dari petani tadi langsung ke pasar," ungkapnya.

Menurutnya, akan ada sekitar 25 kelompok tani besar yang akan dijadikan percobaan terkait rencana ini.

Sementara Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo menjelaskan, nantinya akan ada sinergi dari BUMDes yang telah dibentuk dengan Kementerian Pertanian agar rencana mengkorporasikan petani ini bisa terlaksana dengan baik, termasuk pengawasannya.

"Karena di Indonesia itu, kalau enggak hati-hati, setiap ada kekuasaan dan uang, itu pasti ada potensi korupsi. Dengan ini negara masuk melalui PT Mitra BUMDes Nusantara untuk memastikan masyarakat kecil tidak dibodohi oleh kelompok tertentu," ungkapnya.

Nantinya, pengelolaan PT Mitra BUMDes tidak lagi hanya bekerja sama dengan Bulog dan 4 bank BUMN, tapi juga BUMN lain agar usaha mensejahterakan petani lewat produksi pasca panen bisa berjalan mulus.

"Ada anak usaha Pertamina, misalnya buat nyalurin gas dan sebagainya, ada pupuk Indonesia, ada Himbara. Jadi manajemen bagus dan bisa dibantu oleh produk bersubsidi disalurkan melalui PT Mitra BUMDes Nusantara," jelasnya.

Eko bilang, mekanisme model bisnisnya masih terus digodok termasuk provinsi yang akan menjadi pilot projectnya.

"Dengan model ini, nanti petani bisa mendapatkan income, terus kelompok tani dan koperasi bisa kerjasama dengan PT Mitra BUMDes untuk produksi pasca panen, jadi mereka bisa ada economy soft skillnya," tukas dia. (dna/dna)