Follow detikFinance
Kamis 14 Sep 2017, 12:48 WIB

Sri Mulyani di Depan Jokowi: Status WTP Tak Berarti Bebas Korupsi

Bagus Prihantoro Nugroho - detikFinance
Sri Mulyani di Depan Jokowi: Status WTP Tak Berarti Bebas Korupsi Foto: Bagus Prihantoro Nugroh
Jakarta - Pemerintah menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2017 di Istana Negara. Rakernas ini langsung dibuka oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Acara ini dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, perwakilan dari Kementerian/Lembaga, dan perwakilan Pemerintah Daerah.

Dalam acara tersebut, Sri Mulyani menyampaikan pidatonya. Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, pengelolaan keuangan negara yang baik bermulai dari perencanaan program dan penggunaan anggaran serta pelaporan.

"Laporan keuangan pemerintah berstatus WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tidak selalu berarti penggunaan anggaran telah efisien dan bebas korupsi," kata Sri Mulyani, Kamis (14/9/2017).

Salah satu indikator efisiensi penggunaan anggaran adalah penyerapannya. Menurut Sri Mulyani, dalam 5 tahun terakhir, penyerapan anggaran pemerintah pusat adalah 90,3%. Dari jumlah itu, penyerapan anggaran belanja pegawai mencapai 93,4%, anggaran belanja barang 90%, lalu belanja modal 84,8%.

"Untuk transfer daerah, penyerapan Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana otsus (otonomi khusus) mencapai 100%, namun DBH (Dana Bagi Hasil) hanya 86,2%, dan DAK (Dana Alokasi Khusus) 92,7%. Dana desa yang 3 tahun terakhir dimulai penyerapannya adalah 99,7%," Sri Mulyani.

Jadi, lanjut Sri Mulyani, perencanaan dan keakuratan estimasi penggunaan anggaran menjadi kunci untuk memperbaiki efisiensi. Sehingga anggaran bisa bermanfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

"Opini WTP enggak selalu bermakna bebas korupsi, karena audit tersebut enggak didesain untuk ukur ada atau tidaknya korupsi. Meski saat ini kita mampu meraih WTP tapi ancaman terjadinya korupsi masih tetap ada. Terjadinya OTT (operasi tangkap tangan) atas penyelewengan pelaksanaan tugas pemerintah sangat menciderai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan negara. Oleh karena itu partisipasi semua pihak baik pemerintahan maupun masyarakat sangat diperlukan di dalam mengawal dan awasi rangkaian pengelolaan keuangan negara untuk terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih," papar Sri Mulyani. (wdl/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed