Susi Diajak Tertibkan Keramba Apung di Jatiluhur

Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati kerja sama dengan BUMN pengelola Waduk Jatilihur, Perum Jasa Tirta II. Kerja sama mencakup usaha untuk mengurangi populasi keramba jaring apung di waduk seluas 8.300 hektar ini.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, untuk pelaksanaan penertiban sendiri akan oleh Pemda Jawa Barat, lantaran izin waduk dikeluarkan daerah terkait dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).

"Penertiban keramba di Dinas Perikanan Jawa Barat, karena mereka urus tata ruangnya," kata Susi ditemui di kantor KKP, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Sementara dalam kerja sama tersebut, KKP juga melakukan riset pengembangan untuk budidaya perikanan yang lebih ramah lingkungan di Jatilihur, termasuk memantau kualitas air di waduk yang dibangun sejak zaman Presiden Soekarno itu.

"Bentuknya upaya Litbang, melakukan analisa kecukupan dan keberlanjutan daya dukung lingkungan di Jatilulur," ungkap pemilik maskapai Susi Air ini.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Jasa Tirta II (Persero), Djoko Saputro, mengungkapkan populasi keramba apung di Jatiluhur sudah sangat banyak, sehingga mengganggu kelangsungan ekosistem dan kualitas air di sana.

"Untuk penataan keramba apung, di sana itu per April 2017 ada 33.000 keramba apung. Ini membuat kualitas air bendungan menurun drastis. Kami coba bagaimana mengalihkan penataan keramba apung agar kualitas air bisa terjamin," ungkap Djoko.

Dia menuturkan, selain penataan keramba apung, pihaknya juga akan meningkatkan pengawasan Waduk Jatiluhur lebih ketat. "Akhir tahun 2016 ada penyusupan teroris di sana," pungkas Djoko. (idr/ang)