Menteri Ekonomi Perlu Fokus pada Migas dan Tambang

Jakarta - Tim ekonomi SBY-JK semestinya fokus pada sektor pertambangan dan migas, karena harga produknya sedang tinggi di pasar internasional.Demikian disampaikan oleh Ketua Dewan Direktur CIDES Umar Juoro usai seminar ekonomi-politik Pemerintahan SBY-JK di Hotel Ambara, Jakarta, Rabu (18/5/2005).Dia menyayangkan, pemerintah tidak memberikan insentif yang menarik, serta permasalahan lama seperti kontrak, kepastian hukum dan masalah pemerintahan daerah tidak dipecahkan secara berarti."Kontraktor migas masih mengeluhkan pengenaan PPN pada kegiatan eksplorasi dan produksi," tandas Umar Juoro.Pemerintah sejauh ini telah menjanjikan penghapusan PPN dan bea masuk pada impor barang modal, sedangkan PPN untuk eksplorasi dan produksi ketentuannya dimuat dalam UU 22/2001 sehingga UU itu perlu diamandemen.Mengenai kontrak produksi sharing (KPS), kata Umar, perlu diubah untuk lebih menarik investor pada tingkatan perbandingan 65:35. Perlu pula dipertimbangkan agar kontrak atas nama pemerintah Indonesia dikembalikan ke Pertamina bukan oleh BP Migas agar proses bisnis lebih lancar dan Pertamina dapat menjadi perusahaan yang kuat.Ditambahkannya, kontrak karya untuk pertambangan dibuat untuk lebih menarik investor dan tidak diubah menjadi lisensi yang akan rumit dalam birokrasi. "Tentu saja permasalahan dengan pemerintah daerah harus diupayakan ditangani dengan bantuan pemerintah pusat," kata Umar Juoro.Ada pun menyangkut peningkatan investasi yang dapat mendatangkan peningkatan devisa dan kesempatan kerja yang luas di industri manufaktur padat karya, Umar juga menyayangkan perkembangan industri tekstil dan garmen, alas kaki dan elektronika seakan-akan terbengkalai oleh pemerintah dan dijauhi oleh perbankan. Padahal persaingan makin ketat oleh produk dari Cina dan Vietnam.Insentif pajak merupakan salah satu yang dapat membantu industri padat karya berorientasi ekspor, sehingga dapat memperbaiki keuangannya agar menarik perbankan menyalurkan kredit. (san/)