Hal itu dikemukakannya dalam acara Sinkronisasi Kebijakan Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Tahun 2017 di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (18/9/2017).
Enggar menyebut, masyarakat saat ini baru sekadar paham terhadap hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Mereka lebih banyak menerima tanpa ikut serta berperan aktif dalam mengambil haknya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Contoh lainnya, misal dalam 9 bahan pokok, misal gula dan garam, garam kita semula masih ada perbedaan NaCL untuk industri dan konsumsi kenapa dibandingkan seolah olah industri paling sehat. Padahal harusnya sama," sambung Enggar.
Hal itu, kata Enggar, tentu berdampak terhadap konsumen. Bila seharusnya konsumen mendapatkan hak yang lebih baik, namun saat ini konsumen tidak banyak bersuara dan lebih sekadar menerima keadaan.
"Di dunia yang kurang sehat itu udah berkurang kita masih memberikan toleransi. Nah itu kita berikan aturan untuk bisa menyamakan. Misal soal gula, sudah ada aturannya, tapi itupun masih dilanggar, UU diatur, SNI wajib dipatuhi, yang melanggar ditindak," kata Enggar.
Oleh sebab itu, Enggar meminta kepada seluruh pihak, termasuk Pemerintah Daerah agar peka terhadap hal-hal yang bisa melanggar hak konsumen. Dirinya juga meminta agar masyarakat diberikan edukasi yang lebih agar dapat memanfaatkan hak-haknya sebagai konsumen.
"Kita melihat konsumen diberdayai, saya harus sampaikan pada titik ke depan maka terjadi kerugian yang begitu besar dan masif sebenarnya kesalahan ada pada kita, kenapa itu dibiarkan terjadi sekian lama, pembohongan yang terjadi oleh sekelompok usaha terjadi pembiaran yang kita diminta untuk proaktif sekarang. Jadi konsumen harus menggunakan haknya dengan baik," terangnya. (ang/ang)