Follow detikFinance
Selasa 19 Sep 2017, 17:14 WIB

Terobosan Bebaskan Lahan, Pemerintah 'Gandeng' Pengelola Makam

Fadhly F Rachman - detikFinance
Terobosan Bebaskan Lahan, Pemerintah Gandeng Pengelola Makam Foto: Ari Saputra
Jakarta - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Namun dalam pelaksanaannya, sejumlah kendala masih kerap ditemui, mulai dari masalah pengadaan lahan, hingga masalah pendanaan.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Arie Yuriwin, mencontohkan dalam melakukan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) masih banyak ditemui hambatan, antara lain masalah pendanaan, pengadaan lahan, serta beberapa kendala lainnya.

"Masalah pembebasan lahan masih menjadi isu yang paling sering ditemui dalam penyediaan PSN. Itu persentasenya 25%. Itu seperti masalah pembebasan lahan pada tanah aset TNI, TKD, wakaf, instansi pemerintah, BUMN, dan proses konsinyasi di pengadilan dan MA. Ada juga masalah ketidaksesuaian lokasi lahan RT/RW," kata Arie di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/9/2017).

Dalam menyelesaikan masalah pengadaan lahan tersebut, pemerintah telah memiliki sejumlah solusi. Antara lain seperti revisi Perpres Nomor 42 Tahun 2006, pelepasan kawasan hutan, hingga koordinasi dengan dinas pemakaman atau pengelola makam dan ahli waris untuk menyiapkan lahan relokasi.

Koordinasi pengelola makam, kata dia, penting dilakukan mengingat butuh upaya untuk memindahkan jasad di makam yang lokasinya dilewati proyek pembangunan infrastruktur.

Untuk saat ini, kata Arie, pelaksanaan solusinya masih terus berjalan. Terkait dengan revisi Perpres, pemerintah masih melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan tersebut dan pembuatan petunjuk teknis serta surat edaran.

"Untuk masalah tanah tanah makam, progresnya ialah koordinasi instasi yang memerlukan tanah dengan pemerintah daerah untuk penyiapan lahan pemakaman," tukasnya

Untuk saat ini, Arie juga menjelaskan, pemerintah melakukan pembangunan yang meliputi 245 proyek infrastruktur dan 2 proyek strategis nasional (PSN). Hingga Juni 2017 pemerintah telah menyelesaikan 5 proyek infrastruktur dan 130 proyek di antaranya masih dalam tahap konstruksi.

"Sedangkan 12 proyek masih pada tahap transaksi dan 100 proyek masih dalam tahap persiapan. Jadi masih harus menyelesaikan 112 proyek pada 2018-2019," kata Arie. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed