Follow detikFinance
Rabu 20 Sep 2017, 19:08 WIB

Saat Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Dicecar Oleh Pengusaha

Hendra Kusuma - detikFinance
Saat Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai Dicecar Oleh Pengusaha Foto: Hendra Kusuma
Jakarta - Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi terlihat kompak menjawab semua pertanyaan yang dilayangkan oleh para pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan para pejabat negara.

Acara tersebut berlangsung di Hotel Gran Hyatt, Jakarta Pusat, dengan topik Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Mendengar dan Menjawab, Rabu (20/9/2017).

Dalam acara tersebut, para pengusaha bebas bertanya kepada dua pejabat di Kementerian Keuangan tersebut, mulai dari sulitnya birokrasi, hingga pengakuan terhadap beberapa kebijakan pemerintah yang berjalan efektif.

"Kita senang acara ini begitu hidup dan dua jam lebih enggak terasa karena acara ini sangat ditunggu pelaku usaha. karena dihadiri langsung dirjen pajak dan bea cukai," kata Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Roeslani.

Pertemuan ini, kata Rosan, perlu sering dilakukan mengingat banyak sekali aturan baru yang perlu disosialisasikan langsung, terutama kepada kalangan pelaku usaha.

"Kita juga mengundang pelaku usaha, asosiasi dan mereka menyampaikan sangat apresiasi pertemuan hari ini. Oleh sebab itu kita ajukan Dirjen Pajak dan Dirjen BC mendengar dan menjawab. Karena kita ingin interaksi tinggi dan alhamdulilah sangat baik," jelas dia.

Tujuan kegiatan ini juga agar pelaku usaha sejalan dengan pemerintah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sudah ditetapkan. Apalagi, perpajakan menjadi sektor yang penting dan krusial.

"Kita ingin tertib dan lebih baik tapi di satu sisi kita mengharapkan hal yang sama kepada regulator. Sehingga terjadi asas fairness dan keadilan. Kalau sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik, itu harus diapresiasi. Mesti ada perlakuan yang berbeda antara pembayar pajak yang baik dengan yang bayar pajak tidak baik," papar dia.

Sementara itu, Alex yang merupakan salah satu pengusaha garmen ini menceritakan sulitnya mendapatkan izin untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan.

"Saya mau keluarin barang 10 sample baju untuk photo shot saja susahnya setengah mati, sudah dari 3 bulan lalu," kata Alex.

Dia melanjutkan, dalam pengurusan izin untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan juga harus menempuh birokrasi yang berbelit-belit, tidak jarang pengurusannya di lempar ke sana-sini oleh instansi terkait.

"Bisa enggak dibuat satu pintu jadi kita jelas bikin surat ini syaratnya ini, lalu bagaimana kalau diberi keringanan suratnya belakangan tapi kita bayar pajak dulu, biar ekonomi berjalan," ungkap dia.

Menanggapi hal itu, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan, pemerintah tengah memfinalkan proses perizinan satu pintu di pelabuhan, dan sudah mulai dicoba oleh BKPM.

"One stop service, ini bisa enggak, sebenarnya ini sudah on going process, sudah mulai dicoba ini di BKPM, semoga bsia lebih terintegrasi lagi," kata Heru.

Pertanyaan selanjutnya datang dari Rudy Halim yang juga anggota Kadin, dia mengapresiasi langkah pemerintah yang berhasil menghentikan importasi borongan, karena praktik tersebut dianggap merugikan negara dan menciptakan iklim usaha menjadi tidak sehat.

Namun, dia juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan kebijakan dan kepastian hukum bagi pelaku importir di Indonesia.

"Karena selama ini dalam importasi mungkin kita sudah lakukan sesuai peraturan tapi masih terjadi oknum yang enggak sesuai dengan peraturan jadi saya mohon bisa ada kepastian hukum bagi pengusaha dan importir," kata Rudy.

Dirjen Bea Cukai meminta kepada seluruh pengusaha untuk segera melaporkan jika memang ada oknum yang merugikan.

"Memang ada oknum, laporkan secara resmi ke Bea Cukai, pengaduan masyarakat, kami transparan bisa di-track aduan sampai mana, bisa juga ke Irjen Kemenkeu," jawab Heru.

Sementara itu, Pengurus Kading Bidang Perpajakan, Herman Yuwono meminta ketegasan pemerintah terkait dengan adanya PP Nomor 36 Tahun 2017. Sebab, masih ada pasal yang dinilai akan menjadi ramai.

"Ada satu pasal yang bakal ramai yaitu dalam pasal 5 ayat 2 disebutkan bahwa nilai harta untuk menilai harta bersih yang belum dilaporkan ditentukan berdasarkan nilai nominal dan kedua harta yang kondisi selain kas, pada waktu tax amnesty nilai itu diserahkan ke WP, apakah dia beli 50 tahun yangg lalu, apakah harga pasar yang ada, kalau sekarang yang dipakai nilai yang ditentukan kan rawan, kan ada tawar menawar, ini rawan," kata Herman.

Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi memastikan, implementasi PP Nomor 36/2016 akan dilakukan dengan baik dan dipastikan tidak ada proses tawar menawar seperti yang ditakutkan.

"Pasal 5 ayat 2 ini, non kas dan setara kas ini penilaian DJP, ada pertimbangan di sini, pertama, yang dulu ini penawaran pemerintah sangat berbaik hati, sekarang nuansanya bukan lagi penawaran, yang kedua TA kemarin self assessment, yang sekarang official assessment, enggak mungkin kita tanya ke wp-nya kamu mau berapa," kata Ken.

Ken justru mengimbau kepada semua pelaku usaha di Indonesia, jika memang ada petugas pajak yang menyalahgunakan kewenangannya untuk segera dilaporkan.

"Kalau memang menyalahi yah lapor saja ke Ken," tukas Ken. (mkj/mkj)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed