Follow detikFinance
Kamis 21 Sep 2017, 12:05 WIB

Jika Ada Kendala Izin Usaha, Laporkan!

Rois Jajeli - detikFinance
Jika Ada Kendala Izin Usaha, Laporkan! Foto: Ardan Adhi Chandra
Surabaya - Pemerintah gencar mensosialisasikan aturan terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi dari tingkat pusat hingga daerah. Jika ditemukan permasalahan investasi, pemerintah pusat akan hadir hingga ke daerah-daerah.

"Memang sekarang turun. Bahkan, setiap Senin ada sidang," kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Edy Putra Irawady, di sela acara seminar Sosialisasi dan Konsultasi Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Berusaha di Hotel Sheraton, Surabaya, Rabu (21/9/2017).

Ia mencontohkan sebuah perusahaan yang mengalami kendala soal izin, bahkan berlanjut hingga ke kepolisian. Tim Pokja IV yang menangani persoalan perizinan langsung turun tangan untuk membantu persoalan tersebut.

"Ada perusahaan Intiland. Perkaranya sudah di-SP3. Dia bukan nambang, tapi kenapa harus mengurus perizinan nambang. Itu kawasan industri," ungkapnya.


Contoh lain, lanjut Edy, seorang investor yang mengalami permasalahan izin di PTSP di suatu daerah. Investor tersebut melapor ke Pokja IV karena dua bulan izinnya belum juga turun.

"Tim Pokja IV turun, mendatangi PTSP di daerah, yang tidak bisa saya sebutkan. Kena lu nggak keluarin. Kemudian langsung turun izinnya," tuturnya.
Jika Ada Kendala Izin Usaha, Laporkan!Foto: Rois Jajeli/detikcom

Edy mengatakan pemerintah akan memberikan pelayanan dan perlindungan bagi investor baik yang sudah berjalan kegiatan usahanya maupun yang mandek. Jika menemui kendala dalam proses perizinan, Edy mengimbau segera dilaporkan.

"Bagaimana carnya mengadu. Datang ke PTSP setempat, ajukan permohonan. Kalau ada permasalahan lagi, silakan laporkan ke Pak Carlo (Ketua Tim Pokja IV)," tandasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perbaikan dan percepatan pengurusan izin investasi di dalam negeri. Sosialisasi dilakukan ke daerah-daerah seperti hari ini di Surabaya dan sebelumnya di Batam, Kepulauan Riau.


Pemerintah ingin mempercepat proses penerbitan perizinan berusaha sesuai dengan standar pelayanan, memberikan kepastian waktu dan biaya dalam proses perizinan, serta meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

Proses mengeluarkan perizinan selama ini menjadi fokus Presiden Jokowi belakangan. Ia berulang kali menyatakan, perizinan saat ini masih membutuhkan waktu berhari-hari, bulan, hingga tahun. Jokowi menginstruksikan, proses perizinan harus mudah sehingga investor bisa mudah masuk ke Indonesia dan membuat pertumbuhan ekonomi membaik. (ega/ang)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed