RI Punya Daerah Rentan Rawan Pangan, di Mana?

Jakarta - Laju pertumbuhan penduduk dan wilayah yang sangat luas bisa menjadi pemicu masalah rawan pangan. Pemerintah diminta mewaspadai masalah tersebut dengan menjamin pasokan pangan mencukupi hingga ke daerah, termasuk pedalaman.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dalam Focus Group Discussion (FDG), di Perum Bulog, Jakarta, Jumat (22/9/2017). Herman membandingkan, kondisi ketahanan pangan dengan negara tetangga, contohnya Australia.

"Indonesia dengan kondisi geografis daratannya yang 1,9 juta km2 atau 190 juta hektare kita melayani 258 juta masyarakat. Di Australia 7 juta km2 atau 700 juta hektare tapi hanya melayani 24,5 juta penduduknya. Jadi dibandingkan populasi dengan lahan saja sudah dipastikan daya tahan pangannya (Australia) cukup tinggi," ujar Herman.

Sementara itu Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi mengatakan potensi rawan pangan hanya terjadi di beberapa wilayah, contohnya pedalaman Papua, atau Maluku.

"Ada sebagian wilayah yang agak rentan rawan pangan. Artinya kalau kita lengah, itu rawan. Itu ada beberapa daerah, contohnya misalnya di pedalaman Papua. Itu termasuk daerah rawan," katanya.

Agung menjelaskan, rentan rawan pangan bisa dipicu berbagai hal. Misalnya, produksi memang rendah, aksesibilitas rendah sehingga barang sulit didistribusikan, dan pola konsumsi masyarakat.

Kementan menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigarasi (Kemendes PDT) untuk mengatasi masalah rawan pangan ini.

"Oleh karena itu tiga hal ini akan dilihat bersama Kemenkes Kemendes. Kalau dari Kementan nanti bagaimana masyarakat di sana mampu menyediakan pangannya sendiri. Ini kita punya beberapa program, jadi ada kawasan pangan lestari. Jadi kita dorong masyarakat di sana untuk biasakan tidak mengandalkan barang dari luar, tetapi memproduksi sendiri," terang Agung. (hns/hns)