Pemerintah Upayakan Efisiensi Belanja Negara

Jakarta - Pemerintah akan melakukan efisiensi belanja negara dalam rangka mempertahankan defisit anggaran sebesar 0,8 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2005."Bila defisit dapat dipertahankan, maka penerbitan obligasi negara juga bisa dikurangi," kata Dirjen Perbendaharaan Negara Depkeu Mulia P Nasution usai salat jumat, di masjid Depkeu, Jl Lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5/2005).Selama ini, untuk menutupi defisit anggaran, diterbitkan obligasi negara. Hingga Mei 2005, pemerintah telah menerbitkan obligasi senilai Rp 23 triliun dari target Rp 43 triliun.Ketika ditanyakan, apakah ada rencana pengurangan target penerbitan obligasi, karena saat ini pemerintah mengalami surplus anggaran, Mulia mengatakan, masih terlalu dini untuk mengurangi target tersebut."Ini kan baru 4 bulan. Pengeluaran dari masing-masing departemen dan lembaga juga masih akan diusulkan termasuk pembiayaan untuk Aceh," kata Mulia.Sebelumnya, Menteri Keuangan Jusuf Anwar mengatakan, upaya penurunan defisit anggaran dilakukan melalui langkah-langkah peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja negara, serta penurunan stok utang pemerintah dan rasionya terhadap PDB.Piutang PertaminaMenyangkut posisi piutang keuangan Pertamina kepada pemerintah dari Januari-Mei 2005, kewajiban PT Pertamina kepada pemerintah sebesar Rp 25,01 triliun. Dari jumlah ini masih tersisa kewajiban sebesar Rp 2,46 triliun."Saat ini masih dilakukan rekonsiliasi hitung-hitungan, berapa kewajiban Pertamina. Tetapi pemerintah sangat concern supaya cashflow Pertamina tetap lancar. Masih perlu diidentifikasi, setelah diidentifikasi baru bisa ditetapkan menjadi hak negara sebagai piutang," katanya.Sedangkan kewajiban pemerintah kepada PT Pertamina berupa pembayaraan subsidi BBM, pada Januari-Mei 2005 telah dibayarkan sebesar Rp 27,19 triliun. (san/)