Follow detikFinance
Selasa 26 Sep 2017, 19:29 WIB

Bisakah Ribuan Triliun Utang Pemerintah Berkurang?

Hendra Kusuma - detikFinance
Bisakah Ribuan Triliun Utang Pemerintah Berkurang? Foto: Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Utang pemerintah yang akan tembus Rp 4.000 triliun bisa saja dikurangi. Namun tentu tidak serta merta terjadi pada saat ini. Butuh proses, diawali dengan penggunaan utang untuk hal-hal yang bersifat produktif.

Demikianlah disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati saat dihubungi detikFinance, Selasa (26/9/2017).

"Bisa, inikan kita berutang hari ini, dengan utang itu kita memacu produktivitas, setelah terpacu itu income kita meningkat, kalau sudah efektif, artinya pendapatan kita bisa meningkat, kalau sudah meningkat bukan hanya bisa membayar bunga, tapi juga mencicil, kalau bisa mencicil pokok jadi outstanding-nya turun," kata Enny.


Hingga akhir Agustus 2017, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.825,79 triliun. Dalam sebulan, utang ini naik Rp 45,81 triliun, dibandingkan jumlah di Juli 2017 yang sebesar Rp 3.779,98 triliun.

Bahkan, diramalkan jumlah utang pemerintah akan tembus mencapai Rp 4.200-an triliun di akhir 2018. "Negara juga sama ilustrasinya, Jadi kalau utang itu efektif, memacu segala macem, penerimaan meningkat, maka cashflow pemerintah akan surplus," jelas dia.

Menurut Enny, utang pemerintah saat ini diambil seperti tidak untuk kebutuhan yang produktif, pasalnya penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) selalu terdapat defisit anggaran, dengan begitu pemerintah selalu menutupinya dengan utang baru.

"Kita semakin memacu utang, cashflow pemerintah tekor, terlihat dari keseimbangan primer pemerintah defisit, itu persoalannya, jadi sebenarnya utang itu bukan tidak boleh, tapi bagaimana tingkat efektivitas dari utang dalam memberikan stimulus terhadap perekonomian," jelas dia.


Dengan jumlah utang pemerintah yang terus bertambah, lanjut Enny, juga akan berdampak kepada tidak efektifnya stimulus fiskal yang diberikan pemerintah. Apalagi, penyerapan anggaran belanja masih belum berjalan dengan baik, di mana penyerapan baru terjadi secara besar di beberapa bulan menjelang akhir tahun, sehingga mengurangi stimulus fiskal.

"Kalau seperti itu, dan dampaknya ketika punya utang kita harus menekan pajak, sehingga untuk bisa mencicil utang bunga harus mendapatkan pendapatan dengan menekan pajak, dengan menekan pajak itu semakin membuat high cost ekonomi, sementara di sisi lain insentif untuk menekan high cost belum ada, seperti biaya logistik belum berkurang, biaya energi juga kalah kompetitif, sehingga dampak pelebaran defisit atau pembiayaan dengan utang itu kontra produktif terhadap peran stimulus fiskal," papar dia.

Kendati demikian, Enny mengusulkan kepada pemerintah agar mencari cara agar utang yang setiap tahun bertambah dapat berkurang. Salah satunya, dengan memberikan stimulus fiskal kepada sektor riil, misalnya dengan tidak memberikan beban pajak terlebih dahulu.

"Dengan seperti itu ini malah ekonomi menjadi sehat, sektor riil tumbuh, setelah tumbuh bisa berkontribusi dalam menciptakan penerimaan pajak, daripada dipaksain belanja pemerintah, makanya utang ini kan harus kita hitung, kalkulasi seberapa tingkat efektifitas dalam mendorong terhadap perekonomian," tukas dia. (mkj/mkj)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed