Tak Pakai Uang Negara, 3 Proyek Ini Siap Didanai Swasta

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan, tiga proyek strategis pemerintah akan mendapatkan kepastian pendanaan pada akhir tahun ini.

Pendanaan tersebut akan didukung oleh skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).

"Kita harap sebelum akhir tahun ini sudah deal tiga proyek. Sebagian jalan tol Trans Jawa, pembangkit listrik di Aceh, sama Bandara Kertajati," katanya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Senin (2/10/2017).

Proyek-proyek tersebut di antaranya Bandara Kertajati di Jawa Barat, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Aceh dan sebagian ruas tol Trans Jawa yang dimiliki oleh Waskita Toll Road.

Bambang juga menyebutkan, pihaknya saat ini masih terus bernegosiasi dengan perusahaan pembiayaan asal China yang juga akan berinvestasi lewat skema PINA.

Rencananya perusahaan tersebut akan ikut dalam pembiayaan sembilan ruas jalan tol yang dimiliki oleh Waskita Toll Road.

"Ini masih berproses. Mungkin kepastiannya sekitar pertengahan sampai akhir Oktober. Dia tertarik untuk masuk ke jalan Tol Trans Jawa. Nilainya saya lupa, tapi persisnya, ada yang dibutuhkan oleh Waskita," tutur Bambang.

Ketiga proyek tersebut akan didanai lewat skema PINA untuk menutupi kekurangan modal dari pemegang konsesi.

Di antaranya BIJB Kertajati yang didukung penuh Pemprov Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan, saat ini tengah dalam proses penerbitan reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) dengan nilai Rp 950 miliar, yang dibantu penasihat keuangan PT SMI dan manajer investasi PT Danareksa Investment Management.

Sedangkan proyek pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas sebesar 2 x 200 MW di Meulaboh, Aceh, milik PT PP Energi, akan didanai melalui penerbitan perpetuity notes maupun RDPT Rp 1 triliun. Pemenuhan ekuitas pembiayaan tersebut dibantu oleh PT Danareksa Capital.

Sementara untuk proyek jalan tol, saat ini PT Waskita Toll Road tengah mencari tambahan dana pembangunan ruas tol dengan melepas sebagian kepemilikan saham di sembilan perusahaan pengelola jalan tol yang diestimasi sekitar Rp 8 triliun. (eds/dna)