Curhat Pengusaha, Proyek Pemerintah Lebih Banyak Digarap BUMN

Curhat Pengusaha, Proyek Pemerintah Lebih Banyak Digarap BUMN

Muhammad Idris - detikFinance
Selasa, 03 Okt 2017 11:32 WIB
Curhat Pengusaha, Proyek Pemerintah Lebih Banyak Digarap BUMN
Foto: Rengga Sancaya
Jakarta - Kalangan pengusaha mengeluhkan terlalu dominannya peran BUMN dalam program infrastruktur di Indonesia. Kondisi ini membuat banyak kontraktor lokal mengeluhkan sepinya order meskipun banyak proyek yang digeber pemerintah.

Wakil Ketua Umum Kadin, Good Corporate Governance, Suryani Motik, mengungkapkan dominasi perusahaan pelat merah tersebut salah satunya tampak dari banyaknya proyek-proyek yang digarap BUMN sendiri hingga ke anak cucu perusahaannya.

"BUMN sudah banyak sekali bikin cicit, bukan cuma cucu perusahaannya. Yang dikerjakan UKM seperti pembuatan seragam disuplai juga sama anak usaha," ungkap Suryani di Rakornas Kadin, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Suryani, pola-pola pekerjaan subkontraktor dari BUMN yang dikerjakan sesama BUMN dan anak usahanya tersebut, membuat pendapatan perusahaan atau kontraktor swasta jadi seret.

"Pola seperti banyak terjadi di daerah. Pola sinergi BUMN ditafsirkan seperti ini, kita pengusaha mengeluhkan pemerintah banyak tebar uang tapi tidak banyak yang kita kerjakan. Kok sedikit sekali ke kita. Banyak perusahaan yang malah sudah lay off karyawannya," ujar Suryani.


Dia mencontohkan, saat ini banyak BUMN karya yang menunjuk anak-anak usahanya untuk mengerjakan proyek sub kontraktor. Sejumlah BUMN karya juga membentuk divisi atau anak usaha yang masuk ke semua jenis infrastruktur.

Kasus lainnya, yakni BUMN operator bandara yang membentuk anak usaha untuk menangani kargo dan pos, sehingga hal ini cukup dikeluhkan oleh para pengusaha ekspedisi.

Di kesempatan yang sama, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, menjelaskan memang ada beberapa kementerian yang menunjuk langsung BUMN mengerjakan proyek-proyeknya.

"Terus terang ada beberapa kementerian yang dikerjakan tanpa APBN kemudian dikasihkan ke BUMN sebagai penugasan. Karena penunjukan langsung, jadi BUMN merasa enggak merasa salah," kata Bambang.

Menurutnya, dalam proyek-proyek pemerintah, pemerintah sebenarnya membuka lebar keterlibatan swasta lewat Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KBPU), yang terbuka untuk BUMN dan swasta.

"Swasta bisa masuk ke KPBU yang tendernya terbuka. Boleh BUMN boleh swasta yang kerjasama dengan pemerintah. Masih ada peluang buat swasta," pungkas Bambang. (idr/hns)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads