Ribuan Rumah Bersubsidi Temuan BPK Tak Berpenghuni, Ini Penyebabnya

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ribuan rumah bersubsidi tidak dimanfaatkan. Sebanyak 5.108 unit KPR Sejahtera FLPP dan subsidi selisih bunga (SSA) atau subsidi selisih bunga (SSB) belum dimanfaatkan oleh debitur, atau menganggur.

Temuan ini berbanding lurus dengan temuan Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan bersama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), yang menyatakan ada sekitar 30-40% rumah bersubsidi yang telah akad kredit tidak dihuni oleh pembelinya.

Baca juga: Temuan BPK: 5.108 Unit Rumah Bersubsidi Tak Dihuni

Berdasarkan hasil temuan tersebut, sejumlah pemilik rumah subsidi yang tak menghuni tersebut mengaku tak menempati rumah tersebut lantaran kualitas rumahnya yang kurang layak untuk dihuni, terutama untuk kesediaan air bersih dan listrik.

"Kita mengetahui bersama, ada isu kualitas bangunan rumah bersubsidi. Walaupun Presiden sudah berkunjung ke lapangan dan menyatakan puas ke beberapa lokasi, tapi yang disampaikan Menteri PUPR berulang kali, masih banyak kualitas perumahan masyarakat terhadap rumah subsidi. Seperti jalan lingkungan, air bersih, sanitasi, listrik seringkali enggak dapat perhatian," ungkap Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Lana Winayanti beberapa waktu lalu, seperti dikutip Selasa (3/10/2017).

Pemerintah sendiri saat ini tengah membentuk tim evaluasi kualitas rumah bersubsidi tersebut, sekaligus membuat standar baru atau patokan minimum rumah bersubsidi yang harus dibangun pengembang.

Pemerintah juga akan menjatuhkan sanksi kepada pengembang yang bermain-main dengan rumah subsidi.

Pusat Pengelolaan Dan Pembiayaan Perumahan (PPDPP) juga akan melayangkan permintaan teguran kepada bank yang memiliki akses langsung kepada pengembang yang membangun rumah atau debitur yang difasilitasi KPR.

Adapun dari temuan 5.108 unit rumah subsidi yang tak dihuni tersebut, sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik oleh tim BPK dan 4.570 unit berasal dari laporan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).

Atas temuan tersebut, BPK memerintahkan para Kepala Kantor Cabang membentuk tim pemantauan pemanfaatan rumah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada BLU PPDPP (Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan).

Sehingga BLU PPDPP dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pemanfaatan rumah dan secara bulanan melaporkan kepada BLU PPDPP. (eds/dna)