Pengusaha Ngeluh Proyek Infrastruktur Dikuasai BUMN, Ini Kata PUPR

Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan keluhannya kepada Presiden Joko Widoo (Jokowi) terkait dominasi BUMN dalam menggarap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sehingga peran swasta dalam pembangunan infrastruktur hampir tak kebagian.

Buktinya, BUMN dilarang menggarap proyek infrastruktur pemerintah senilai Rp 50 miliar ke bawah. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR nomor 31/2015 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

"Pekerjaan PU ada di seluruh Indonesia. Kita sebagai pembina konstruksi dukung swasta untuk juga berpartisipasi dalam industri konstruksi," ujar Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, dalam acara Digital Construction Day di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu (4/10/2017).

Baca juga: Di Depan Jokowi, Pengusaha Ngeluh BUMN Kuasai Proyek Pemerintah

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga melibatkan peran swasta dalam mitra kerja. Pasalnya, dalam pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada satu elemen saja.

"Kedua ada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan BUMN atau banyak investasi dari BUMN yang dilakukan bersama partner yang lain," tutur Danis.

Baca juga: Pengusaha Ngadu ke Jokowi Jumlah BUMN dan Anak Usaha Kebanyakan

Peran swasta, lanjut Danis, dalam proyek infrastruktur untuk membangun fasilitas pendukung. Ia juga membantah jika BUMN menjadi prioritas dalam pembangunan infrastruktur

"Menurut pendapat saya gap ini tidak ada," kata Danis. (ara/hns)