Pemerintah Minta Trase Tol Cisumdawu Diubah, Ini Rinciannya

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta perubahan trase seksi 5 Legok-Ujung Jaya, jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Perubahan ini demi terciptanya efisiensi dan efektifitas dalam pembangunan.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa menyatakan perubahan trase tersebut sesuai dengan permintaan Dirjen Bina Marga Kementrian PUPR yang terlampir dalam surat dokumen perencanaan pengadaan lahan dalam rangka penetapan lokasi pembangunan Tol Cisumdawu akhir september lalu.

Dalam surat itu diminta adanya perubahan trase di seksi 4,5 dan 6. Namun yang paling signifikan perubahan terjadi pada seksi 5 pembangunan tol tersebut.

"Jadi khusus di Seksi 5 ada pergeseran trase demi efisiensi dan efektifitas," kata Iwa, di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (4/10/2017).

Iwa melanjutkan, perubahan trase ini dilakukan usai Kementerian PUPR melakukan evaluasi desain Tol Cisumdawu dari seksi 4-6. perubahannya dilihat adanya penambahan dan pengurangan jumlah desa yang terlewati proyek tersebut.

"Dari hasil evaluasi ada penambahan lima desa dari awalnya hanya satu desa di Kabupaten Sumedang, lalu ada juga pengurangan dua desa di dua kecamatan," ucapnya.

Iwa mengaku sudah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan menggelar rapat teknis antara Pemprov Jabar, Satker Cisumdawu dan Badan Usaha Jalan Tol yang akan melakukan pembebasan lahan di seksi 3-6.

"Untuk perubahan trase nanti Dinas Pemukiman dan Perumahan akan menelaah hal ini untuk menindaklanjutinya," ucap Iwa.

Selain perubahan trase, Pemprov Jabar juga menindaklanjuti dua hal terkait pembebasan lahan di seksi 1 dan 2. Pertama Pemprov Jabar saat ini tengah mencari lahan pengganti untuk SMK Pertanian Tanjungsari, Kabupaten Sumedang. Sebagian hamparan lahan sekolah tersebut terkena proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu.

"Surat penetapan tanah penggantinya akan keluar setelah lokasi selesai dibahas," ucapnya.

Pemprov Jabar juga akan segera mengirim surat permohonan untuk saling hibah lahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dari Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian PUPR. Lahan seluas 60 hektar tersebut akan digunakan untuk pembangunan Tol Cisumdawu.

"Prinsipnya lahan milik IPDN itu tidak perlu ada penggantian. Tapi perlu ada saling hibah antara Kementerian Dalam Negeri ke Kementerian PUPR untuk kepentingan pembangunan Tol Cisumdawu di seksi 1," ucap Iwa.

Bila proses itu selesai maka pembebasan lahan untuk seksi 1 dan 2 bisa diselesaikan pada Desember 2017. Selain, Iwa memastikan pemerintah sudah menyiapkan dana untuk membebaskan lahan yang akan diberikan secara bertahap. (dna/dna)