Pemerintah Akan Wajibkan Toko Modern Pasok Kebutuhan Pasar Tradisional

Jakarta - Pemerintah sedang menyusun aturan yang mewajibkan toko ritel modern untuk menyediakan grosir untuk pasar tradisional atau warung kelontong. Aturan ini akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres) dan saat ini tengah dalam penyusunan draft.

"Pak Enggar (Menteri Perdagangan) sedang selesaikan Perpresnya dan Peraturan Menterinya. Saya sudah diingatkan oleh pemain-pemain ritel besar itu, jangan ngomong terlalu lama," kata Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dalam sambutannya pada acara diskusi di Museum Nasional, Jakarta, Rabu (4/10/2017).

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menjelaskan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para pengusaha ritel modern besar di beberapa tempat, dan menyetujui adanya alokasi satu unit grosir khusus yang ditujukan untuk belanja barang para pasar tradisional ini.

"Jadi supaya memberikan solusi masalah yang pertama, akses kepada sumber barang dengan harga yang sama, maka pengusaha ritel modern wajib menyediakan grosir yang dijual ke pasar tradisional berdasarkan membership dengan harga yang tidak boleh berbeda dengan harga yang diambil tokonya," jelas Enggar.

Namun demikian, dengan ketentuan tadi, pasar tradisional sendiri tidak dipaksa harus mengambil barang dari grosir yang disediakan oleh toko ritel modern tadi.

"Jadi yang penting aksesnya harus disediakan dulu. Memang terkesan ini memaksakan kepada yang besar-besar ini. Tadi pak Menko sudah katakan tidak rugi. Cuma tidak untung juga. Tetapi dengan meningkatnya volume ini, maka bargaining position kepada konsumen semakin meningkat," ungkapnya.

Selain itu, pemerintah berupaya agar pengusaha-pengusaha besar untuk bisa ikut dalam program pembangunan dan revitalisasi pasar tradisional yang ada. Hal tersebut guna memfasilitasi lokasi yang lebih baik bagi warung-warung tradisional yang selama ini kurang dilirik karena lokasi yang kalah saing dengan ritel modern.

"Kami mengetuk hati kepada para pengusaha besar yang mau memberikan CSR nya untuk merenovasi di daerah yang bisa disatukan jadi tempat perdagangan. Jadi mal desa istilahnya, di situ lengkap. Tapi catatannya di situ tidak boleh masuk Alfamart, Indomaret, Hero, Hypermart," tutur dia.

Dalam aturan yang tengah disusun itu, ritel modern juga akan diwajibkan bisa menampung dan menjual produk UMKM, tanpa harus dibebankan biaya tambahan untuk lokasi penempatan produknya.

"Saya pun sadar tidak mungkin menekan terus semuanya. Tapi harus ada sekian persen untuk produk UMKM daerah. Dengan begitu kita menyalurkan UMKM itu untuk di gerai modern itu," tutup Enggar. (eds/hns)