Dua BUMN Patungan Bangun Hunian di Stasiun Pasar Senen

Dua BUMN Patungan Bangun Hunian di Stasiun Pasar Senen

Muhammad Idris - detikFinance
Jumat, 06 Okt 2017 16:56 WIB
Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA lewat anak usahanya, PT Wijaya Karya Gedung, berencana membangun hunian vertikal dengan konsep TOD (transit oriented development) di kawasan Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Direktur Human Capital dan Pengembangan Investasi PT Wika Gedung, Nur Al Fatah, mengungkapkan ada 3 tower yang akan dibangun di tanah kosong dekat stasiun tersebut, dengan groundbreaking akan dilakukan pada 10 Oktober mendatang. Proyek ini akan digarap bersama PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).

"Insya Allah kalau enggak ada halangan Menteri, tanggal 10 Oktober-an nanti. Jadi emang ini kan fast track pemerintah mempercepat pembangunan rakyat, penjualan sama perizinan. Harusnya bukan fast track, tapi yang penting perizinan dilakukan duluan, ada tahapannya kalau tahapannya itu kan bisa jualan," kata Nur ditemui di Hotel Pan Pasific, Jakarta, Jumat (6/10/2017).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Di lokasi stasiun tapi bukan mengangkangi rel, bukan. Tapi ada tanah bebas yang sekarang enggak digunakan ke depan nanti untuk pengembangan berikutnya di stasiun," tambahnya.

Nur menjelaskan, dari 3 tower tersebut, 1 tower berbentuk rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dirinya belum bisa membeberkan berapa unit apartemen yang dibangun tersebut. Sedangkan, dua tower sisanya untuk apartemen.

Untuk harga rusun itu, mengacu pada Keputusan Menteri PU-PR Nomor 552/KPTS/M/2016 di mana batasan harga jual hunian vertikal di Jakarta Pusat ditetapkan paling tinggi Rp 9,3 juta per meter persegi atau harga jual per unit Rp 334,8 juta.

"Sesuai peraturan yang ada dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sudah ada aturannya Jakarta berapa," ungkap Nur.

Dia menyebut, Wika Gedung sendiri berencana menggelontorkan Rp 600 miliar untuk proyek patungan dengan PT KAI yang menyertakan modal dalam bentuk tanah tersebut.

"Sekitar Rp 600 miliar. Kalau KAI sementara tanah. Bisa ada kemungkinan ikut penyertaan lain," pungkas Nur. (idr/hns)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads