Follow detikFinance
Senin 09 Oct 2017, 15:44 WIB

Aturan Baru Taksi Online Terbit 2 Minggu Lagi

- detikFinance
Aturan Baru Taksi Online Terbit 2 Minggu Lagi Foto: Tim Infografis, Andhika Akbarayansyah
Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemnhub) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat telah menyusun draft revisi Peraturan Menteri (PM) Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek alias taksi online.

PLT Dirjen Perhubungan Darat, Hindro Surahmat, mengatakan draft aturan itu akan segera selesai dan diterbitkan paling lama dalam dua minggu ke depan. Nantinya Kemenhub akan menyerahkan hasil revisi kepada kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) untuk segera disahkan.

"Harapannya minggu ini sudah selesai, dan kita ajukan ke Kemenkum HAM untuk kita masukan di catatan negara. (Waktu di Kemenkum HAM) Relatif ya, bisa cepat. Diperkirakan tidak lama, ini kan mendesak. Jadi mungkin tiga hari kerja. Memang sebelum tanggal 1 November sudah harus terbit," kata Hindro di Hotel Alila, Jakarta, Senin (9/10/2017).

Setelah diterbitkan, aturan ini akan mulai berjalan pada tanggal 1 November 2017 mendatang. Pada saat itu seluruh operator taksi online sudah harus mengikuti ketentuan yang baru ini, tanpa ada masa transisi seperti PM 26 Tahun 2017 lalu.

"Kalau sekarang kan masih uji publik, jadi masih menerima masukan untuk memfinalkan. Tapi kalau sudah ditetapkan nanti sosialisasi sampai berjalan. Sosialisasinya nanti kita lihat efektifnya berapa lama. (Tidak ada transisi) Sosialisasi harusnya langsung jalan (aturan baru)," jelasnya.

Dalam sosialisasi itu juga, kata Hindro, pihaknya akan mulai memberlakukan sanski bagi yang tak mengikuti aturan. Namun, sanksi dilakukan bertahap mulai dari sanksi ringan.

"Ada sanksi-sanksi ya, mulai dari sanksi ringan. Misalnya ada denda-denda yang kita masukan, supaya ada pengaturan. Kalau tidak ada pengaturan, tidak ada sanski, itu sulit kita mengatur. Itu salah satunya," jelasnya.

"Selain itu saya sudah buat surat ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kememkominfo). Jadi kalau ada pelanggaran yang sifatnya fatal dan kewenangan itu di Kemenkominfo, nanti kita minta Kemenkominfo untuk men-suspend-nya," tuturnya. (dna/dna)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed