Follow detikFinance
Selasa 10 Oct 2017, 14:21 WIB

Pemerintah Usul Rp 504 Miliar Untuk Perbaikan RS TNI dan Polisi

- detikFinance
Pemerintah Usul Rp 504 Miliar Untuk Perbaikan RS TNI dan Polisi Foto: Rachman Haryanto
Jakarta - Pemerintah lewat Kementerian Keuangan, mengusulkan adanya pemanfaatan dana cadangan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2018.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, mengatakan dana cadangan dalam RAPBN tahun depan Rp 3,5 triliun, yang berasal dari anggaran pendidikan dan kesehatan.

Askolani melanjutkan, sebagian besarnya diusulkan sebagai pemanfaatan untuk perbaikan fasilitas rumah sakit TNI dan Kepolisian Indonesia.

"Kami sampaikan Raker (rapat kerja) yang lalu, update defisit kita tetap Rp 325,9 triliun atau 2,19% dalam belanja pemerintah pusat, ada menghasilkan cadangan belanja pendidikan dan kesehatan jumlahnya Rp 3,5 triliun sudah disampaikan Raker Menkeu," kata Askolani, saat rapat pemerintah dengan Banggar di DPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Askolani menjelaskan, dari anggaran Rp 3,5 triliun dialokasikan untuk cadangan kesehatan Rp 504,5 miliar yang dialokasikan kepada Kementerian Pertahanan dan Kepolisian.

"Kami mengusulkan Rp 504 miliar ini kita bisa dukung alokasikan untuk 2 kementerian, satu kesehatan di bidang rumah sakit Kepolisian yang jumlahnya Rp 400 miliar kami usulkan. Dan Rp 104,5 miliar kita alokasikan mendukung memperbaiki fasilitas rumah sakit TNI di Kemhan, ini yang kami usulkan kepada Bapak Ibu anggota Panja (Panitia Kerja)," ungkap dia.

Dengan usulan tersebut, Askolani berkeyakinan pemanfaatan rumah sakit bagi TNI dan Kepolisian bisa berjalan lebih baik lagi.

"Kami yakin dengan dukungan kita di bidang kesehatan untuk rumah sakit TNI dan rumah sakit Polisi yang tadi kami sampaikan maka akan membantu memperbaiki fasilitas kesehatan baik untuk aparat TNI dan Polisi dan juga kadang-kadang sebagian dimanfaatkan untuk publik," jelas dia.

Tanpa banyak kata, Pimpinan Banggar DPR, Aziz Syamsuddin, langsung memberikan persetujuan atas apa yang diusulkan pemerintah terkait dengan pemanfaatan dana cadangan kesehatan dan pendidikan.

"Kewenangan itu ada di Pemerintah untuk penempatan. Kalau disepakati bisa disetujui. Bisa disepakati? Baik," kata Aziz sambil mengetuk palu. (wdl/wdl)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed