Follow detikFinance
Selasa 10 Oct 2017, 16:02 WIB

Sri Mulyani ke Amerika, Menperin Gantikan Rapat di DPR

Muhammad Idris - detikFinance
Sri Mulyani ke Amerika, Menperin Gantikan Rapat di DPR Foto: Muhammad Idris/detikFinance
Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin), Airlangga Hartanto, sore ini menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI di ruang rapat Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan.

Kehadiran Airlangga di komisi yang membidangi perusahaan pelat merah ini untuk mewakili Manteri BUMN, Rini Soemarno, yang tak bisa hadir lantaran masih dilarang menghadiri setiap rapat kerja dengan DPR.

Biasanya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, yang mewakili Rini di setiap rapat dengan Komisi VI DPR. Namun kali ini Sri Mulyani berhalangan karena pergi ke Amerika Serikat (AS) menghadiri acara IMF.

"Kita hari ini akan membahasa isu yang sedang hangat yakni penjualan BUMN," kata Teguh Juwarno, Ketua Sidang Komisi VI saat membuka rapat, Selasa (10/10/2017).
Sri Mulyani ke Amerika, Menperin Gantikan Rapat di DPRFoto: Muhammad Idris/detikFinance

Menurut Teguh, Komisi VI menggelar rapat dengan pendapat untuk mengetahui langsung dari pemerintah terkait arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merampingkan jumlah BUMN dan anak usahanya saat ini.

"Presiden pas Rakernas KADIN menyebutkan bahwa sekarang BUMN beserta anak cucu perusahaan jumlahnya hampir 800. Maka Presiden perintahkan perusahaan anak cucu untuk dimerger, bila perlu dijual," ujar Teguh.

Rapat sendiri dihadiri oleh 19 anggota Komisi IV, dan mulai dibuka sejak pukul 14.30.

Sebelumnya Presiden Jokowi menyinggung mengenai anak dan cucu usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 800 perusahaan. Ia menginginkan agar anak hingga cucu BUMN disatukan alias di-merger.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia 2017, Selasa (3/10/2017).

Jokowi menyampaikan hal ini merespons keluhan pengusaha yang menyebut proyek infrastruktur dikuasai BUMN hingga anak dan cucu usahanya.

"Silakan tanya menteri yang hadir, kemarin saya marahin enggak? Ya betul BUMN ada 118, tapi anak dan cucunya hampir 800. Tapi yang buat anak cucu cicit bukan saya, kan sudah ada dari dulu. Kenapa ngomongnya baru sekarang Bapak Ibu? Jangan-jangan juga ada yang main politik," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, dirinya sudah memerintahkan kepada menterinya agar 800 anak dan cucu BUMN dimerger, bahkan kalau perlu dijual.

"Saya sudah perintahkan kemarin, yang 800 di-merger atau kalau perlu dijual. Ngapain BUMN ngurusin katering, nyuci baju. Langsung saya tunjuk langsung. Saya terbiasa blak-blakan seperti itu. Untuk apa begitu?" tegas Jokowi. (idr/ang)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed