Bahas Anggaran 2018, Menteri PUPR dan Kemenhub Rapat di DPR

Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) bersama Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan SAR Nasional, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS).

Pimpinan Rapat Komisi V Fary Djemy Francis mengatakan, rapat kerja kali ini membahas sekaligus memberikan persetujuan terkait dengan alokasi anggaran kementerian/lembaga selaku mitra kerja Komisi V dalam RAPBN 2018.

"Berdasarkan informasi dari sekretariat, daftar hadir yang ditandatangani oleh 18 anggota, berdasarkan tata tertib yang berlaku maka rapat dibuka dan terbuka untuk umum," kata Djemy di Ruang Rapat Komisi V DPR, Jakarta, Kamis (12/10/2017)

Djemy melanjutkan, berdasarkan laporan dari anggota Badang Anggaran (Banggar) Komisi V, anggaran mitra kerja ada yang mengalami perubahan dan ada juga yang tetap sama sesuai dalam pagu di RAPBN 2017.

Dia menyebutkan, untuk Kementerian PUPR dalam pagu anggaran sebesar Rp 106,9 triliun dalam pembahasan dengan Banggar menjadi Rp 107,3 triliun. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awalnya Rp 48,18 triliun menjadi Rp 48,20 triliun. Kementerian Desa dan PDTT tetap Rp 5,1 triliun, BMKG tetap Rp 1,7 triliun, Basarnas dari Rp 2,03 triliun menjadi Rp 2,23 triliun, sedangkan BPWS tetap Rp 242,5 miliar.

"Rapat kerja hari ini dalam rangka membahas alokasi anggaran dan fungsi mitra kerja Komisi V sesuai dengan Banggar yang hasilnya akan disampaikan kembali ke Banggar pada tanggal 19, jadi kita akan ada rapat satu kali," ungkap dia.

Lanjut Djemy, keputusan yang nantinya diberikan oleh Komisi V ini juga akan dikembalikan lagi kepada Banggar DPR untuk dibahas bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku bendahara umum negara.

"Sebelum bahas lebih lanjut, maka sesuai dengan ketentuan tata tertib dinyatakan Banggar dan Komisi membahas anggaran karena hasilnya dikembalikan ke Banggar, dan nanti dibahas lagi di Komisi," tutur Djemy. (hns/hns)