Follow detikFinance
Kamis 12 Oct 2017, 14:52 WIB

Ramai Keluhan Dominasi BUMN, Menteri PUPR: 75% Proyek PU untuk Swasta

Hendra Kusuma - detikFinance
Ramai Keluhan Dominasi BUMN, Menteri PUPR: 75% Proyek PU untuk Swasta Basuki Hadimuljono (Foto: Lamhot Aritonang)
Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan, perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mendominasi proyek-proyek infrastruktur yang berada di PUPR.

Hal ini sekaligus menjawab keluhan yang datang dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan DPD REI DKI yang mengeluhkan soal dominasi BUMN pada proyek infrastruktur di Indonesia.

Berdasarkan data yang dimilikinya, Basuki menyebutkan, dari total 11.910 paket dengan nilai Rp 81,7 triliun, dan porsi untuk BUMN hanya sekitar 109 paket dengan nilai Rp 19,95 triliun atau 24,41%, atau sekitar 75% khusus untuk swasta.

"Saya kan bicara tentang PUPR, data PUPR hanya 20% sampai 30%," kata Basuki di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2017).

Basuki memastikan, jatah para BUMN menggarap proyek infrastruktur yang di bawah Kementerian PUPR juga hanya pada proyek yang nilainya di atas Rp 100 miliar, sedangkan di bawah Rp 100 miliar diserahkan sepenuhnya untuk swasta.

Dia merinci, proyek yang diberikan untuk swasta dengan kategori proyek di bawah Rp 5 miliar ada 9.124 paket dengan total nilai Rp 11,2 triliun. Lalu kategori proyek yang nilainya Rp 5 miliar sampai Rp 50 miliar terdapat 2.471 paket dengan total nilai Rp 36,1 triliun. Kategori proyek dengan nilai Rp 50 miliar sampai Rp 100 miliar terdapat 206 paket dengan nilai Rp 14,3 triliun.

"Proyeknya seperti irigasi, embung, bangun embung udah enggak ada lagi BUMN," tegas Basuki.

Sedangkan untuk proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR yang bisa diambil oleh BUMN nilainya di atas Rp 100 miliar yang total paketnya ada 109 dan nilainya Rp 19,9 triliun. Bahkan, menurut Basuki, dalam menggarap proyek ini juga BUMN diimbau untuk melakukan kerja sama operasi dengan swasta.

"Proyeknya itu seperti jalan, rumah, rusun, itu pasti kan ada swasta, jadi tidak mungkin dikerjakan BUMN tok di PUPR," jelas dia.

Lebih lanjut Basuki mengungkapkan, swasta juga sangat diperbolehkan untuk terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur PUPR yang nilainya di atas Rp 100 miliar.

Oleh karenanya, Basuki memastikan, proyek infrastruktur di bawah Kementerian PUPR tidak didominasi oleh BUMN.

"Bahkan Waskita hanya mau di atas Rp 300 miliar. PTPP hanya mau Rp 150 miliar ke atas. Waskita fokus di tol, PP fokus di investasi. Jadi jelas ya hanya 24% yang di atas Rp 100 miliar," tukas dia. (dna/dna)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detikfinance.com
Media Partner: promosi[at]detikfinance.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed