Anggaran Depnakertrans Dinilai Terlalu Kecil

Jakarta - Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) dinilai masih terlalu kecil. Anggaran Depnakertrans pada tahun 2005 juga tidak ada peningkatan. Anggarannya masih sama dengan anggaran tahun 2004, yaitu hanya Rp 1,4 triliun.Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Komisi IX DPR RI dengan Menakertrans Fahmi Idris di Gedung DPR/MPR, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (25/5/2005). "Anggaran Depnakertrans harus naik. Anggaran Depnakertrans hanya 1,4 triliun, sedangkan Departemen Agama saja Rp 8 triliun," tukas anggota Komisi IX DPR Imam Supardi. Hal senada juga diungkapkan sejumlah anggota DPR lainnya, seperti Sri H dan Tamsil Linrung.Dalam raker juga dibahas mengenai masalah transmigrasi. Dikatakan Fahmi, transmigrasi itu bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitar, serta meningkatkan dan memeratakan pembangunan daerah.Selain itu juga dibahas masalah TKI, terutama barak-barak di Nunukan, Kaltim. Dikatakan oleh Dirjen PTKLN Depnakertrans Made Ake, masih ada barak-barak yang tidak terpelihara. Barak-barak ini nanti akan diperhatikan karena setiap tahun ada peningkatan jumlah TKI.Mengenai mahalnya tarif transportasi TKI di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta juga dibahas. "Mahalnya tarif transportasi TKI jadi concern kami. Kami akan sesuaikan. Kami melihat masih terlalu mahal. Kami akan tinjau kembali tarif dan kendaraan yang layak untuk angkutan para TKI," tegas Made Ake.Sejak sebulan lalu, Depnakertrans sudah melakukan penertiban dan tidak ada lagi pungutan liar, seperti pungutan porter, pungutan keamanan dan pungutan calo-calo tiket.Ditambahkan Fahmi, jika dirangking, negara yang paling ideal menerima TKI dengan baik antara lain Hong Kong, Taiwan, Korea dan Singapura. "Hong Kong itu negaranya komunis tapi aturannya indah sekali. TKI kita di sana terjamin dan mendapatkan perlindungan," pujinya. (mar/)