Demikian disampaikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, usai memghadiri acara tersebut di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington, Sabtu (14/10/2017) waktu setempat.
"Jadi teknologi untuk bisa masuk ke seluruh masyarakat, dan munculnya sistem pembayaran baru bitcoin dan munculnya fintech dan alat pembayaran difasilitasi, itu menimbulkan sesuatu opportunity baru terjadinya serangan," jelasnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini pembahasan yang sangat serius, karena terjadi di semua negara dan sektor keuangan dan non keuangan menjadi target luar biasa sering, maka kerja sama antarnegara, karena bisa saja yang diserang satu lembaga keuangan dampaknya bisa sangat sistemik," terang Sri Mulyani.
"Maka sekarang ini pembahasan secara umum dilakukan intensif. Baik G20 dan IMF akan dilakukan intensisikasi melalui FATF (Financial Action Task Force) dan anti moneylaundring. Tapi cyber security dan cyber chrime ini akan menjadi salah satu yang dibahas," paparnya.
Beberapa negara dan lembaga besar, kata Sri Mulyani telah serius mengkaji hal tersebut. Hanya saja hingga sekarang belum ada komitmen agar melanjutkam kajian dalam regulasi.
"Sehingga untuk Indonesia sama, kita kan sudah memiliki roadmap dari masalah digital economy, di satu sisi dalam roadmap itu ada security dan safety. Kita juga ada tim cyber. Kita juga kerja sama dengan lain OJK, BI, LPS dan di sisi lain membahas dengan penegak hukum," pungkasnya. (mkj/wdl)











































