Senin, 16 Okt 2017 23:45 WIB
Laporan dari Washington
Riset Bank Dunia: RI Butuh 45 Tahun Kejar Ketertinggalan Pendidikan
Foto: Maikel Jefriando-detikFinance
Washington - Indonesia dianggap butuh waktu 45 tahun untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan dalam hal membaca. Sementara untuk ilmu pengetahuan, Indonesia butuh waktu sampai dengan 75 tahun.
Demikianlah laporan terbaru dari Bank Dunia yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington, seperti dikutip Senin (16/10/2017). Laporan tersebut didasarkan pada sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang.
"Hasilnya itu dari WDR (World Development Report) kita itu Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agar sama dengan OECD itu dibutuhkan 45 tahun, kalau sistem pendidikannya masih kayak gini," papar Sri Mulyani.
"Kalau untuk science dibutuhkan 75 tahun untuk mengejar ketertinggalan. Ini hasil yang perlu untuk memperbaiki diri dalam kualitas pendidikan kita," terangnya.
Sri Mulyani akan menyampaikan hasil tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, serta pemerintah daerah karena ikut mengelola pendidikan.
"Jadi Indonesia harus betul-betul melakukan reformasi," ujarnya.
Indonesia memiliki dana yang cukup besar pada bidang pendidikan. Di mana setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan dana 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sri Mulyani mengharapkan hasilnya juga berkualitas.
"Jangan sampai dengan 20% itu hasilnya tidak baik. Jadi kita tentu ingin menggunakan dana 20% itu menghasilkan kualitas yang setara," tegas Sri Mulyani. (mkj/hns)
Demikianlah laporan terbaru dari Bank Dunia yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor Pusat Bank Dunia, Washington, seperti dikutip Senin (16/10/2017). Laporan tersebut didasarkan pada sistem pendidikan nasional yang berlaku sekarang.
"Hasilnya itu dari WDR (World Development Report) kita itu Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pendidikan agar sama dengan OECD itu dibutuhkan 45 tahun, kalau sistem pendidikannya masih kayak gini," papar Sri Mulyani.
Sri Mulyani akan menyampaikan hasil tersebut kepada Menteri Pendidikan dan Menteri Agama, serta pemerintah daerah karena ikut mengelola pendidikan.
"Jadi Indonesia harus betul-betul melakukan reformasi," ujarnya.
Indonesia memiliki dana yang cukup besar pada bidang pendidikan. Di mana setiap tahunnya, pemerintah mengalokasikan dana 20% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sri Mulyani mengharapkan hasilnya juga berkualitas.
"Jangan sampai dengan 20% itu hasilnya tidak baik. Jadi kita tentu ingin menggunakan dana 20% itu menghasilkan kualitas yang setara," tegas Sri Mulyani. (mkj/hns)
